Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Aksi-aksi mahasiswa yang dilakukan untuk menentang kebijakan kenaikan harga dan berlanjut dengan tuntutan diturunkannya pemerintahan Mega Hamzah yang berlangsung baru-baru ini sangat eksklusif dan sektarian. Penilaian itu dilontarkan Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Haris Rusly Moti, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (5/2). Menurut dia, aksi-aksi mahasiswa yang dilakukan, terutama oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi di Jabotabek, mengulangi lagi kesalahan aksi-aksi mahasiswa tahun 1998 lalu. Aksi tahun 1998, gerakan mahasiswa hanya mengisolasi dirinya semata gerakan mahasiswa dan tidak melibatkan gerakan rakyat, kata Haris. Kesalahan aksi-aksi mahasiswa tahun 1998 yang tidak melibatkan rakyat, lanjut dia, berakibat rakyat juga ikut menumpahkan amarahnya dengan caranya sendiri. Akhirnya, terjadilah kerusuhan Mei 1998. Mahasiswa malah mengisolasi diri di kampus untuk melakukan aksi-aksi. Bahkan, rakyat bergabung, mereka menolak. Nah, ini diulangi lagi oleh kawan-kawan BEM sekarang, kata dia. Haris melihat kondisi rakyat yang terjepit dengan kondisi kesulitan yang dialami sekarang sangat mungkin membuat terulangnya peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kalau ini terjadi, yang amat sangat bertanggung jawab tidak hanya rezim (Mega Hamzah), tapi juga gerakan mahasiswa yang banci, dan tidak punya nyali untuk mengorganisir kemarahan rakyat, tandasnya. Menurut dia, mahasiswa seharusnya turun langsung ke rakyat. Misalnya, ke pabrik-pabrik dengan mengajak serta buruh, dan ke kampung-kampung mengajak serta rakyat miskin, dan menyadarkan mereka bahwa problem yang terjadi sekarang ini karena struktur dan pemerintahan yang tidak benar. Jadi, kalau mau menyelesaikannya, ikut turun ke jalan bersama mahasiswa. Kalau BEM eksklusif atau tertutup dari rakyat, ini justru berbahaya, kata Haris. Alasannya, menurut dia, kekuatan yang ada justru di tangan rakyat, bukan di tangan mahasiswa. Jika tidak mengajak serta rakyat, mustahil tujuan mahasiswa sekarang untuk menurunkan rezim Mega Hamzah dapat tercapai. Sebab, dalam pandangannya, lebih sulit menjatuhkan Megawati ketimbang menjatuhkan posisi Gus Dur tahun 2001. Saat menjatuhkan Gus Dur, ada kombinasi antara parlemen dan ekstra parlemen (mahasiswa). Parlemen hanya membutuhkan legitimasi dari luar untuk menjatuhkan Gus Dur. Tapi, sekarang ini parlemennya tidak punya kehendak untuk menjatuhkan Megawati, katanya. (Dimas Adityo Tempo News Room)
Iklan
