Jumat, 22 September 2017

Penurunan Kelahiran dan Kesejahteraan

Rabu, 14 Juni 2017 | 00:27 WIB

.

Surya Chandra Surapaty
Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

Pada 1970-2000, angka total fertilitas di Indonesia menunjukkan penurunan yang cukup tajam, dari 5,6 anak per wanita menjadi 2,6 anak per wanita (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012). Keluarga Indonesia selama tiga dekade tersebut sudah membudayakan keluarga kecil. Keluarga jadi punya keuntungan untuk meningkatkan tabungan serta kualitas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas manusia dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Tulisan ini sebagai tanggapan atas artikel "Tren Bunga Turun" oleh Tri Winaro di Koran Tempo edisi 31 Mei 2017. Dalam artikel tersebut, Tri merujuk pendapat Alvin Hansen (1938) mengenai secular stagnation, yakni kondisi melemahnya ekonomi global yang berkepanjangan, yang muncul pada era depresi besar pada 1930. Salah satu penyebabnya ditengarai adalah rendahnya tingkat kelahiran di Amerika Serikat, ketika tingkat kelahiran mengalami penurunan yang dramatis sejak 1920. Namun, berdasarkan Statistik Bank Dunia, Tri berpendapat bahwa rendahnya tingkat kelahiran tidak ada kaitannya dengan krisis keuangan yang terjadi pada 2008. Penurunan tingkat kelahiran telah terjadi saat kinerja ekonomi masih menunjukkan prestasi.

Pengalaman Indonesia dan Thailand dapat menjadi pelajaran bahwa penurunan angka kelahiran total akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional bruto (PNB). Tren angka kelahiran total di Indonesia yang menurun sejak 1970 diiringi juga oleh PNB. Fenomena tersebut juga terjadi di Thailand, yang bahkan angka kelahiran totalnya turun sampai di bawah dua anak per wanita. Dampak penurunan angka kelahiran total terhadap kenaikan PNB di Thailand lebih tinggi dibanding di Indonesia karena penurunan angka kelahiran yang lebih tajam di negeri itu.

Penurunan tingkat kelahiran dan kematian akan mempengaruhi struktur umur penduduk dan memicu terjadinya transisi demografi. Teori transisi demografi pertama kali disampaikan oleh Notenstein pada 1945. Teori ini menjelaskan perubahan pola kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan pertumbuhan penduduk alamiah pada suatu kelompok masyarakat. Menurut  Lee (2003), transisi demografi menjelaskan perubahan dari  kondisi fertilitas dan mortalitas tinggi pada masyarakat pra-industri atau pertanian pedesaan (rural agrarian) menjadi fertilitas dan mortalitas rendah pada masyarakat industri atau industri perkotaan (urban industrial).


Transisi demografi di Indonesia ditandai dengan menurunnya persentase penduduk muda (0-14 tahun). Sedangkan persentase penduduk usia produktif dan lanjut meningkat secara perlahan. Hasil proyeksi penduduk (Bappenas dkk, 2013) menunjukkan bahwa penduduk Indonesia umur 0-14 tahun akan turun dari 28,6 persen pada 2010 menjadi 21,5 persen pada 2035. Dalam kurun waktu yang sama, penduduk usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan akan meningkat dari 66,5 persen menjadi 67,9 persen. Adapun penduduk yang berusia 65 tahun ke atas akan meningkat dari 5,0 persen menjadi 10,6 persen.

Akibatnya, terjadi penurunan rasio ketergantungan umur, dari 87 pada 1971 menjadi sekitar 55 pada 2000, dan diproyeksikan mencapai titik terendah pada 2025. Saat rasio ketergantungan umur turun hingga kurang dari 50, yang berarti persentase penduduk usia produktif lebih tinggi dari penduduk usia tidak produktif, maka terjadi jendela peluang. Bila pemerintah dan seluruh unsur masyarakat di Indonesia dapat memanfaatkan jendela peluang ini dengan baik, Indonesia dapat merasakan bonus demografi (demographic dividend).

Bonus demografi menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh penurunan tingkat fertilitas, sehingga struktur umur penduduk berubah (Gribble & Bremner, 2012). Bonus demografi terjadi saat penurunan tingkat kelahiran diikuti penurunan rasio ketergantungan umur. Dengan demikian, dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pendidikan dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi (Ross, 2004). Menurut Bloom, dkk (2003), ada tiga komponen penting untuk mewujudkan bonus demografi pada suatu masyarakat, yaitu angkatan kerja, tabungan, dan sumber daya manusia.

Kajian yang dilakukan oleh Mason dan Kinugasa (2005) menunjukkan beberapa negara di Asia telah berhasil memanfaatkan jendela peluang dengan baik sehingga dapat menikmati bonus demografi. Bonus demografi di Cina berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (yang diukur dengan PDB) sebesar 9 persen, Singapura dan Korea Selatan 13 persen, dan Thailand 16 persen. Penelitian yang dilakukan oleh Samosir dkk (2016) menunjukkan kontribusi penduduk ke dalam PDB Indonesia pada 1970-2010 sebesar 30 persen.

Untuk dapat menikmati bonus demografi, pemerintah harus memiliki kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan jendela peluang. Upaya penting yang harus dilakukan antara lain meningkatkan program pembangunan kesehatan masyarakat, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pendidikan, serta ekonomi.