Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pelantikan Maddusila Sebagai Raja Gowa Dihadang Massa  

image-gnews
Andi Maddusila Karaeng Idjo. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Andi Maddusila Karaeng Idjo. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Iklan
TEMPO Interaktif, Gowa - Sekitar 500 orang menduduki makam Sultan Hasanuddin di Jalan Palantikan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (17/1). Mereka menolak pelantikan Andi Maddusila Andi Idjo sebagai Raja Gowa ke-37, yang rencananya mengambil tempat di makam Pahlawan Nasional tersebut.

Warga menganggap Maddusila sebagai calon raja ilegal. Sebab, pada 2007 kumpulan pemangku adat yang dikenal dengan Bate Salapang telah menobatkan Andi Kumala Idjo sebagai putra mahkota Kerajaan Gowa. "Sehingga tidak perlu lagi ada pengangkatan Raja Gowa selain Andi Kumala," kata Ketua Majelis Adat Bate Salapang Gowa, Abd Razak Dg Jarung Gallarang Tombolo, yang berada di tengah-tengah warga.

Penobatan raja di makam Sultan Hasanuddin sebagai tradisi yang dipelihara keturunan Raja Gowa. Maddusila dan Kumala merupakan keturunan Raja Gowa ke-36, Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Lalongang. Mereka yang menolak Maddusila adalah massa gabungan dari berbagai kecamatan.

Menurut Dani, koordinator warga asal Kecamatan Bongaya, rencana penghadangan disepakati pekan lalu dalam sebuah pertemuan di kantor bupati. "Tidak ada dua raja di Gowa. Pemangku adat tak setuju Maddusila jadi raja," ujar Dani. Lagipula Kumala lebih dekat sebagai keturunan raja ketimbang Maddusila.

Mendapat penolakan dari warga, Madusilla tetap menggelar pelantikan dirinya. Bertempat di Perumahan Megasari Jalan Jipang Raya, Makassar. Acara ini disaksikan sekitar 300 orang dan dihadiri keturunan raja-raja dari berbagai daerah. Di antaranya Bate Salapang Takalar, Tallo, serta Bate Salapang Gowa seperti Tombolo, Lakiung, Parang-parang, dan Akangje'ne.

Penobatan Maddusila sebagai Raja Gowa dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Forum Keraton se Nusantara, Gunarso G. Kusumodiningrat. Sekitar pukul 15.00 Wita Maddusila resmi sebagai Raja Gowa ke-37 dengan gelar Andi Maddusila Patanyondre Karaeng Katangka Sultan Alauddin II.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Maddusila, Batesalapang versi Andi Kumala tidak pernah terbentuk. Status putra mahkota Kumala hanya akal-akalan orang-orang di sekitar pemerintahan. "Yang ilegal justru Batesalapang yang mengangkat Kumala sebagai putra mahkota," ujar Maddusila.

Dia menambahkan, setelah resmi sebagai raja segera digelar pesta. Waktunya sekitar Mei mendatang. "Kami akan mengundang para sultan dan raja-raja se Nusantara maupun kerajaan di luar negeri seperti kerajaan di Malaysia," katanya.

SAHRUL

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

1 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

3 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

4 hari lalu

Kondisi terkini Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie di Palu, Sulawesi Tengah, yang terdampak gempa dan tsunami. Pagi ini, Rabu, 10 Oktober 2018, bandara itu sudah beroperasi kembali dan didarati pesaeat komersial. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.


Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

8 hari lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.


Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

8 hari lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.


Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

8 hari lalu

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, 26 Februari 2024. ANTARA/HO-Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Pakar Sosiologi Unair Tekankan Dialog Hukum Adat dan Negara untuk Selesaikan Konflik Masyarakat Adat-IKN

Dialog, komitmen, dan simpati dari pihak IKN terhadap masyarakat lokal dinilai belum terwujud.


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

9 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

10 hari lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.


Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

12 hari lalu

Hendrikus Woro hadir menggunakan pakaian adat sebagai saksi sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat adat suku Awyu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam sengketa izin lingkungan perusahaan sawit PT ASL di Boven Digoel, Papua Selatan.


Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

13 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

Elisnawati, warga Pemaluan, menyebut tak semua orang di desanya menolak proyek IKN. Warga hanya ingin tidak digusur