TEMPO Interaktif, Bogor - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sepakat untuk membawa rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp 58 miliar ke sidang paripurna pada Senin, 23 Mei 2011. Dana tersebut dialokasikan untuk menutup devisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
Anggota Komisi B DPRD, Teuku Hanibal, mengatakan kebijakan itu sesuai dengan kesepakatan pada rapat Badan Musyawarah (Banmus) pada 20 Mei 2011. "Keputusan sudah final dan akan disahkan di paripurna,'' ujar Hanibal, Senin, 23 Mei 2011.
Oleh karena itu, dia heran kalau tiba-tiba ada salah satu fraksi di luar forum menyatakan belum sepakat. ''Dalam rapat sudah ditanyakan, semua menyatakan setuju untuk diparipurnakan," ujarnya.
Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat H. Iyus Djuher, hingga rapat Bamus digelar pihaknya belum mendapatkan penjelasan yang memadai tentang alasan peminjaman dan dasar peminjaman tersebut.
Dia membantah pernyataan bahwa seluruh anggota menyetujui pinjaman tersebut sesuai notulensi rapat. Dia mengatakan sampai rapat kemarin pihaknya tidak ditunjukkan notulen rapat yang dimaksudkan itu. Fraksinya tidak akan semudah itu memberikan persetujuan atau menolak usulan pinjaman sebelum mendapat penjelasan tentang SK Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD yang sudah diubah menjadi SK Nomor 21 Tahun 2011.
Baca Juga:
Iyus juga mengaku heran dengan pernyataan anggota Komisi B yang menyatakan telah menyetujui pinjaman sebesar Rp 58 miliar tersebut secara bulat. ''Kapan keputusan itu disampaikan, kami tidak pernah dilibatkan,'' ungkap Iyus.
Ketua Komisi B, Iwan Setiawan, mengatakan dari hasil rapat Komisi B pada 18 Mei 2011 seluruh anggota Komisi B, yang di dalamnnya juga merupakan unsur fraksi-fraksi, telah menyatakan sepakat untuk memberikan persetujuan pinjaman tersebut.
''Kami kan sudah sama-sama dewasa, apa perlu kami buka notulensinya. Semua anggota telah sepakat soal pinjaman tersebut,'' tutur Iwan.
Menurut anggota Komisi D dari Fraksi Demokrat, Dedi Mulyadi, pinjaman dilakukan untuk menutupi defisit karena jumlah bantuan dari Provinsi Jawa Barat turun.
DIKI SUDRAJAT
