TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah (pemda) lebih serius membantu menekan angka kemiskinan. Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, peran pemda menekan angka kemiskinan masih kecil. "Saat ini baru pemerintah pusat yang bekerja," kata Armida saat temu media di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 22 Juli 2011.
Armida menilai, seharusnya dengan sistem pemerintahan desentralisasi, kedua belah pihak bisa saling membantu dan mendukung. Kondisi di lapangan (grass root), menurutnya, sangat tidak tertata dengan baik. "Tidak ada pola, tidak sistematis. Ini yang belum ada di pemerintah daerah," kata Armida.
Lebih lanjut, Armida menyebutkan para pemimpin di daerah belum memahami secara mendalam mengenai konsep pembangunan nasional. "Pemimpin di daerah baru sekadar paham arti demokrasi langsung saja, yaitu pemilu," ucap Armida.
Sedangkan untuk menekan angka kemiskinan dan menyukseskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah. "Tidak cukup mengandalkan pemerintah saja," kata Armida.
Menurit dia, pemerintah pusat akan tetap melakukan intervensi. "Pemda tidak akan dilepas. Pemerintah pusat akan tetap membangun daerah," kata Armida.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah orang miskin di Indonesia pada 2011 sebanyak 30,2 juta. Angka itu turun satu juta dibandingkan dengan tahun 2010.
ADITYA BUDIMAN