Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kualitas Air dan Udara di Jawa Terburuk Nasional  

image-gnews
Polusi udara. TEMPO/Taufik Subarkah
Polusi udara. TEMPO/Taufik Subarkah
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Pulau Jawa sebagai daerah terburuk dalam kategori kualitas lingkungan secara nasional. Penilaian ini didasarkan pada pengukuran kualitas air udara dan tanah. Sedangkan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta merupakan provinsi terburuk dalam kategori yang sama. “Itu semua disebabkan oleh industrialisasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Brebes, Sabtu, 6 Agustus 2011.

Menurut Hatta, penetapan kualitas lingkungan daerah tahun 2011 ini dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kondisi lingkungan nasional. Penentuan daerah terburuk ini juga mengacu pada penilaian area tutupan lahan yang melebihi batas ambang, yakni minimal 30 persen dari luasan areal lahan yang ada harus menjadi daerah hijau. “Sedangkan DKI dan sejumlah kota Pulau Jawa rata-rata tumbuhan yang ditanam pada lahan tutupan kurang dari 10 persen,” jelas Hatta.

Selain menilai kualitas lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini berencana menggugat tujuh perusahaan nasional yang dinilai menjadi penyebab turunnya kualitas lingkungan ini. Sejumlah industri tersebut, enam di antaranya memproduksi pengolahan ikan dan satu industri pertambangan. “Sudah disiapkan sejumlah berkas sebagai acuan untuk menggugat,” tegas Hattta.

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempertahankan keseimbangan alam ini terhambat oleh minimnya anggaran, yakni sekitar Rp 800 miliar pada tahun 2011. Dana itu baru diserap untuk alokasi pengembalian ekosistem lingkungan di 10 titik secara nasinoal. Di antaranya untuk penanaman mangrove sebagai upaya konservasi lingkungan pantai yang saat ini tingkat kerusakannya mencapai 71 persen dari luasan lahan 9,36 juta hektare.

Anggota Komisi Lingkungan DPR, Dewi Aryani, menilai alokasi dana ini justru bertambah dua kali lipat dari tahun lalu. Ia meminta minimnya anggaran ini tak menyurutkan semangat untuk menanggulangi kerusakan lingungan di daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kami tetap memperjuangkan dalam proses budgeting, alokasi anggaran ini memang saling tarik ulur dengan kementerian yang lain,” ujar Dewi menjelaskan.

Bagi dia, kepedulian lingkungan tak menilai dari besaran anggaran, tapi kesadaran masyarakat untuk menjaga. Ia menjamin tahun berikutnya ada penambahan anggaran khsusus konservasi lingungan. “Penambahan anggaran ini selalu meningkat. Diperkirakan 2013 nanti lebih banyak karena alokasi dari kementerian lain sudah diutamakan tahun ini,” ujar Dewi Aryani.

EDI FAISOL

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

8 hari lalu

Ilustrasi berkebun. Freepik.com/Senivpetro
Mengenal Antropomorfisme, Sifat Manusia yang Memberikan Empati ke Sekitarnya

Antropomorfisme memiliki arti pengenalan ciri-ciri manusia hingga empati kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda mati.


Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

13 hari lalu

Hendrikus Woro hadir menggunakan pakaian adat sebagai saksi sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat adat suku Awyu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam sengketa izin lingkungan perusahaan sawit PT ASL di Boven Digoel, Papua Selatan.


4 Bulan DPO, Mantan Pejabat Pemkab Bangka Tersangka Kasus Perambahan Hutan Ditangkap KLHK

23 hari lalu

Penyidik Gakkum KLHK menangkap DPO kasus dugaan pengrusakan dan perambahan kawasan hutan produksi Sungai Sembulan di Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. (ist)
4 Bulan DPO, Mantan Pejabat Pemkab Bangka Tersangka Kasus Perambahan Hutan Ditangkap KLHK

Tersangka Barlian merupakan aktor intelektual kasus perusakan dan perambahan hutan di kawasan hutan produksi Sungai Sembulan Bangka.


Menteri Lingkungan Hidup Bertemu Dubes Norwegia Bahas Capaian Pengurangan Emisi

44 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Siti Nurbaya (tengah) bersama Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin (kanan) dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (12 Februari 2024). (ANTARA/Prisca Triferna/rst)
Menteri Lingkungan Hidup Bertemu Dubes Norwegia Bahas Capaian Pengurangan Emisi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bertemu Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin membahas capaian emisi.


Pertemuan Anies Baswedan - Emil Salim, Mengenang Saat SMA Wawancara Menteri Lingkungan Hidup Itu

57 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdiskusi bersama tokoh nasional Emil Salim di Jakarta, Minggu 28 Januari 2023. ANTARA/HO-Timnas AMIN
Pertemuan Anies Baswedan - Emil Salim, Mengenang Saat SMA Wawancara Menteri Lingkungan Hidup Itu

Saat SMA, Anies Baswedan mewawancarai Emil Salim. Kini, mereka bertemu kembali untuk berdiskusi. Sehari sebelumnya, Ganjar bertemu Emil pula.


Anies dan Ganjar Kompak Temui Emil Salim, Ada Apa?

59 hari lalu

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim. ANTARA
Anies dan Ganjar Kompak Temui Emil Salim, Ada Apa?

Capres Anies dan Capres Ganjar menemui mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim jelang pencoblosan Pilpres. Ada apa?


Temui Emil Salim, Ganjar Diskusi soal Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

28 Januari 2024

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama seniman Sidik Gunawan melihat gambar area persawahan di Desa Sidorejo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menurut Gunawan, seni pari corek yang bergambar Ganjar-Mahfud itu telah viral di media sosial dan mendatangkan rezeki untuk komunitas pari corek dan Lodji Londo. Foto: TKN Ganjar-Mahfud
Temui Emil Salim, Ganjar Diskusi soal Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Selain persoalan lingkungan, Ganjar mengatakan dirinya juga membahas pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan


Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

25 Januari 2024

Calon presiden Indonesia nomor urut 01, Anies Baswedan saat memberikan pidato politik pada kampanye terbuka di Lapangan Mini Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024. Diharapkan target 80 persen suara di Jawa Barat dapat tercapai. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tim Kampanye Anies Baswedan Serukan Revisi UU Cipta Kerja

Tim kampanye tiga pasangan capres-cawapres bicara tentang perlindungan lingkungan hidup. Timnas Anies Baswedan menilai UU Cipta Kerja harus direvisi.


Suzuki Indonesia Kejar Reduksi Karbon di Pabrik

24 Januari 2024

Suzuki menghadirkan jajaran kendaraan hybridnya yaitu Grand Vitara, New XL7 Hybrid, dan All New Ertiga Hybrid di GIIAS Bandung 2023. (Foto: Suzuki)
Suzuki Indonesia Kejar Reduksi Karbon di Pabrik

Suzuki memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi listrik terbarukan di beberapa titik di pabrik di Indonesia.


Walhi: Debat Cawapres Luput Membahas Masalah Utama Lingkungan Hidup

23 Januari 2024

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (kanan) menyampaikan pandangannya dengan latar belakang rivalnya, Muhaimin Iskandar saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA/M Risyal Hidayat
Walhi: Debat Cawapres Luput Membahas Masalah Utama Lingkungan Hidup

Walhi menilai debat cawapres 2024 luput membahas sejumlah isu krusial soal lingkungan hidup, mulai dari UU Cipta Kerja hingga isu maritim.