Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rekomendasi Tim Pencari Fakta Mesuji Dianggap Normatif

image-gnews
Puing-puing Pabrik di area perkebunan PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI) yang tidak lagi berjalan usai bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung  Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Puing-puing Pabrik di area perkebunan PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI) yang tidak lagi berjalan usai bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko mengaku kecewa dengan rekomendasi yang dikeluarkan Tim Gabungan Pencari Fakta Mesuji. “Rekomendasi yang mereka keluarkan terlalu normatif dan cari aman saja. Padahal yang dibutuhkan sekarang ini adalah solusi praktis,” ujarnya di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jakarta, Selasa, 3 Januari 2011.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar juga mengaku tak puas dengan rekomendasi TGPF. Menurutnya, TGPF seharusnya memberi solusi praktis untuk konflik agraria di Mesuji. “Rekomendasi TGPF absurd. Apa yang disebutkan dalam rekomendasi, itu sih sudah diketahui rakyat dari dulu,” kata Haris

Enam rekomendasi TGPF yang diberikan untuk Kementerian Koordinator Politik, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukam), dinilai Haris belum menjawab siapa atau pihak mana yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini. “Hasil kerja mereka tidak menyentuh penyalahgunaan wewenang aparat negara. Perusahaan pengelola lahan sawit juga tidak dibahas,” ujarnya.

Haris mengaku, sejak awal dirinya meragukan kemampuan TGPF, yang dituding hanya perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu ia tak kaget, jika rekomendasi yang diberikan TGPF terkesan tidak menyentuh dugaan pelanggaran aparat.

“Rekomendasi TGPF tidak tajam. Harusnya kan dijelaskan, Kapolri harus melakukan apa, Jaksa Agung melakukan apa. Kalau rekomendasi yang sekarang ada kan enggak jelas siapa melakukan apa,” kata dia.

Tidak memuaskannya kinerja TGPF, menurut Haris, sebaiknya dijadikan dasar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan tim pimpinan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Haris juga menyarankan Presiden agar mempercayakan Komisi Nasional HAM untuk merumuskan rekomendasi teknis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemarin, TGPF menyodorkan enam butir rekomendasi kepada Pemerintah untuk penuntasan insiden sengketa lahan antara perusahaan dan warga yang menewaskan sembilan orang. Rekomendasi itu disampaikan Ketua TGPF Mesuji, Denny Indrayana, saat melaporkan hasil investigasinya kepada Menteri Koordinator Polhukam Djoko Suyanto.

Keenam butir rekomendasi itu, pertama mendorong percepatan proses hukum atas pelaku-pelaku utamanya yang menyebabkan korban jiwa di tiga wilayah tersebut. Kedua, memberikan bantuan hukum kepada para tersangka tersebut agar prosesnya berjalan adil, serta mengupayakan perlindungan saksi, pelapor, atau korban yang terkait dengan kejadian ini. Ketiga, memberikan bantuan pengobatan penuh kepada korban-korban yang sedang menjalani perawatan.

Keempat, mengantisipasi kemungkinan adanya penyebaran tenda di wilayah yang sedang ada masalah, khususnya di Register 45. Kelima, melakukan penegakan hukum kepada para spekulan tanah yang memanfaatkan situasi, khususnya di Register 45. Keenam, terkait dengan penggunaan tenaga pengamanan swasta, perlu dilakukan evaluasi mengenai standar dan kualitas kerjanya.

TGPF dibentuk lebih dari dua pekan lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai respon atas laporan Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi dan warga Mesuji ke Dewan Perwakilan Rakyat. Saurip di Senayan memaparkan adanya kekerasan antara warga Mesuji dengan pihak perusahaan sawit. Peristiwa kekerasan itu terekam dalam video.

ISMA SAVITRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polri Gunakan Pendekatan Lunak Tangani Bentrok Berdarah di Mesuji

24 Juli 2019

Petugas kepolisian bersama warga mengangkat korban tewas akibat bentrok di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Bentrokan dipicu mengenai lahan garapan di wilayah hutan register 45 Mesuji. Istimewa
Polri Gunakan Pendekatan Lunak Tangani Bentrok Berdarah di Mesuji

Pendekatan lunak dipilih Polri karena konflik di Mesuji memiliki catatan sejarah konflik yang berbeda.


Personel Polisi dan TNI Masih Berjaga di Register 45 Mesuji

23 Juli 2019

Petugas kepolisian berada dekat korban tewas akibat bentrok di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Selain korban tewas, ada sekitar 10 korban luka bacok akibat senjata tajam dalam bentrokan. Istimewa
Personel Polisi dan TNI Masih Berjaga di Register 45 Mesuji

Personel gabungan dari polisi dan TNI masih berjaga di Register 45 Mesuji.


Polisi Pastikan Penyelidikan Kasus Mesuji Terus Berlangsung

22 Juli 2019

Petugas kepolisian bersama warga memindahkan korban tewas di Register 45 Kabupaten Mesuji, Lampung, 17 Juli 2019. Sebanyak empat orang dikabarkan tewas akibat bentrok dua kelompok yang diduga memperebutkan lahan garapan. Istimewa
Polisi Pastikan Penyelidikan Kasus Mesuji Terus Berlangsung

Polda Lampung dan Sumatera Selatan memastikan penyelidikan kasus bentrok antarwarga di register 45 Mesuji sampai saat ini masih terus berlangsung.


Bantahan Eks Anggota DPR Soal Bentrok Mesuji  

2 Juli 2012

Warga Brebes menuntut pembebasan tanah di areal tambak seluas 63 hektar milik 93 warga. ANTARA/Oky Lukmansyah
Bantahan Eks Anggota DPR Soal Bentrok Mesuji  

"Berjam jam kami di lokasi dan Pak SK (Saurip Kadi) pidato tanpa ada gangguan," ujar bekas anggota DPR M. Hatta Taliwang.


Pembakar Kantor Bupati Mesuji Diminta Menyerah  

5 Mei 2012

Tiga warga berada di depan kantor Bupati Mesuji yang dibakar  ratusan massa di Mesuji, sekitar 275 km sebelah timur Bandarlampung, Kamis (3/5). ANTARA/Hendra
Pembakar Kantor Bupati Mesuji Diminta Menyerah  

"Ada unsur Polri, Brimob, Satpol PP, dan TNI."


Kerugian Amuk Mesuji Ditaksir Rp 2 Miliar

4 Mei 2012

Pos penjagaan  PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI)  yang dibakar warga usai  bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung  Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Kerugian Amuk Mesuji Ditaksir Rp 2 Miliar

Ada indikasi mobilisasi massa yang mendompleng isu politik lokal dalam insiden Mesuji.


Kantor Mesuji Lampung Dibakar, Bupati Sah Dipecat

4 Mei 2012

REUTERS/Herwig Prammer
Kantor Mesuji Lampung Dibakar, Bupati Sah Dipecat

Masalah pemilihan kepala daerah tak bisa menjadi alasan tindak kekerasan dan perusakan kantor Bupati Mesuji, Lampung.


Menteri Kecam Pembakaran Kantor Mesuji, Lampung

4 Mei 2012

Reruntuhan mess karyawan PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI)  yang dibakar warga usai  bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung  Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Menteri Kecam Pembakaran Kantor Mesuji, Lampung

Menteri Djoko Suyanto mengatakan gedung bupati Mesuji Lampung itu kan dari uang rakyat juga.


Pemicu Massa Bakar Kantor Bupati Mesuji Lampung

4 Mei 2012

Puing-puing Pabrik di area perkebunan PT. Barat Selatan Makmur investindo (BSMI) yang tidak lagi berjalan usai bentrok dengan warga di Kantor BSMI Desa Sri Tanjung  Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. TEMPO/Amston Probel
Pemicu Massa Bakar Kantor Bupati Mesuji Lampung

Akar masalah pembakaran kantor Bupati Mesuji Lampung ternyata sudah berlangsung lama.


Bupati Ajukan Penangguhan Penahanan Wan Mauli  

14 Maret 2012

Bupati Ajukan Penangguhan Penahanan Wan Mauli  

Bupati Tulang Bawang Abdurrahman Sarbini mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang.