TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi tiga partai--Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Damai Sejahtera--dalam mengusung Alex Noerdin–Nono Sampono terancam pecah. Soalnya, hasil keputusan Musyawarah Kerja Wilayah II yang digelar Selasa 13 Maret 2012 di Puncak memutuskan agar status calon wakil gubernur koalisi dibekukan. Rapat dihadiri oleh seluruh kader PPP dari DPW, DPC, dan DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang).
“Arahan dari Ketua Umum Suryadharma Ali melalui telepon agar status quo posisi cawagub,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Joko Krismianto, melalui sambungan telepon, Selasa, 13 Maret 2012.
DPW PPP menyatakan alasan penolakan adalah koalisi dianggap tidak mewakili akar rumput PPP Jakarta yang Betawi muslim. “Teman-teman DPC (Dewan Pimpinan Cabang) belum bisa menerima Pak Nono. Jadi Ketua Umum menstatusquokan posisi cawagub sampai hasil musyawarah kerja wilayah dievaluasi,” kata Joko.
Menurut Joko, hasil rapat itu kembali pada keputusan Musyawarah Kerja Wilayah I di Hotel Millenium dua pekan lalu untuk mendukung pasangan calon Alex Noerdin-Lulung Lunggana. Lulung sendiri merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPW PPP. “Keputusan wakil dari koalisi partai harus dirundingkan lagi,” katanya.
Alex Noerdin mengatakan koalisi dengan PPP dan PDS dilakukan atas dasar pertemanan. “Saya sudah lama kenal Suryadharma Ali. Sejak sebelum dia jadi Menteri (Agama),” kata Alex di Hotel Mandarin, Senin, 12 Maret 2012. Berdasarkan persahabatan itu pula Alex sukses mengajak PPP berkoalisi. Alex juga mengaku telah akrab dengan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Koalisi dengan PDS dilakukan berdasarkan asas yang sama.
Alex baru mendapatkan nama Nono Sampono sebagai wakilnya tak lama sebelum deklarasi digelar. “Saya memang baru kenal Pak Nono. Tapi kalau lihat daftar riwayat hidupnya, dia orang hebat di marinir,” kata Alex.
Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai koalisi Golkar, PPP, dan PDS rawan pecah. “Jumlah kursi mereka ngepas,” katanya. Golkar dan PPP masing–masing beroleh kursi 7 di DPRD, sementara PDS memiliki 4 kursi. Jumlah kursi yang dikantongi 18, sedikit lebih tinggi dari persyaratan KPU yang 15 kursi. PPP yang beroleh kursi sama banyak dengan Golkar, wajar bila meminta penawaran posisi yang lebih besar seperti kursi calon wakil gubernur.
“Koalisi dengan PDS juga terancam karena ada konflik internal pengurus,” kata Burhanuddin. Kalau pengurus yang lain tak sepaham mendukung Alex–Nono dan melaporkan ke KPU, “Jumlah kursi bisa dianggap gugur,” katanya.
AMANDRA MUSTIKA MEGARANI
Berita Terkait:
Cara Aburizal Jodohkan Alex-Nono
Golkar: Alex Noerdin Itu Fighter
Alex Noerdin: Saya Akan Mundur Jika Gagal
Tiga Tahun Gagal Alex Noerdin Janji Mundur
Jokowi: Ketimbang Jadi Wakil, Mending Di Solo Saja
Alex Noerdin Dituding Terima Duit Wisma Atlet
Alex Noerdin Diganjal Wisma Atlet?
Alex Noerdin Calon Gubernur DKI: Enggak Ada Duit
Alex Janjikan Jakarta Bebas Macet dalam 3 Tahun
Golkar: Alex Noerdin Sudah Izin Presiden SBY