Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Lurah Susan, Sikap DPRD DKI Terbelah  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli saat berbincang dengan media yang ditemui di ruangannya, Jakarta  (26/8). Ahok menegaskan tidak akan mengganti Lurah ini hanya karena permintaan subjektif warga. Tempo/Aditia Noviansyah
Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli saat berbincang dengan media yang ditemui di ruangannya, Jakarta (26/8). Ahok menegaskan tidak akan mengganti Lurah ini hanya karena permintaan subjektif warga. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta masih terbelah dalam menyikapi masalah penempatan Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli. Ada yang mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan posisinya, ada pula yang meminta pemerintah melihat kondisi sosial masyarakat.

Ketua Komisi A, Ida Mahmudah mengatakan dirinya mendukung kebijakan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tak akan memindahkan Lurah Susan hanya karena protes sebagian warga. Dia menilai pandangan Menteri Dalam negeri Gamawan Fauzi tak bijaksana. Dia juga menyayangkan Menteri Gamawan yang terlalu mengurusi persoalan teknis hingga ke kelurahan di Jakarta.

"Kalau pemindahannya karena masalah agama, sama saja mengajari warga berkonflik karena masalah SARA (suku, agama, ras, antargolongan)," ujar Ida ketika dihubungi pada Ahad, 29 September 2013. "Bagaimana kalau daerah berpenduduk mayoritas nonmuslim seperti Kelapa Gading juga menolak lurah atau camat muslim?"

Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu meminta Pemprov tetap pada pendiriannya mengevaluasi kinerja lurah dan camat setelah enam bulan. Jika perlu dipindahkan, alasannya pun harus benar-benar karena kinerjanya tak memuaskan. "Jakarta itu ibu kota, harus menjadi contoh masyarakat menghargai agama lain," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi A dari fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, berpendapat lain. Dia mengatakan, pendapat Wagub Basuki ada benarnya. Pemilihan lurah atau camat memang tak mempertimbangkan latar belakang agama. "Tapi saya juga mengerti ada warga yang bingung ketika akan mengadakan acara keagamaan dan tidak bisa mengundang lurahnya," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Taufiqurrahman, nilai seperti itu, tak bisa dipungkiri memang berkembang di masyarakat. "Memang hanya sebagian kecil yang protes, tetapi kalau berjalan terus-menerus bisa saja berdampak negatif terhadap jalannya pemerintahan."

ANGGRITA DESYANI

Berita Terpopuler
Sultan Bicara Kritik Amin Rais pada Jokowi
Pulang ke Iran, Rouhani Dilempari Sepatu
Miss World 2013, Megan Young Asal Filipina
Jokowi Ingin Lebarkan Tiga Trotoar Ini
Jokowi Dikerjai Pemain Sirkus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

4 Oktober 2023

Kegiatan edukasi soal penyakit Tuberkulosis di Poli Tuberkulosis, Puskemas Menteng, Jakarta Utara Juni 2022/Tempo-Mitra Tarigan
4 Kelurahan Belum Punya Puskesmas, Dinas Kesehatan DKI Kerja Sama dengan Klinik Kimia Farma

Dinas Kesehatan DKI sedang mencari lahan untuk pembangunan puskesmas di kelurahan yang belum memilikinya.


Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

7 Juli 2023

Sejumlah petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) membersihkan lahan yang akan dibuat menjadi kawasan hijau di bawah kolong Tol Becakayu (Bekasi Cawang Kampung Melayu), Jakarta Timur, Kamis, 5 Januari 2023. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penataan kawasan hijau sepanjang 2,7 km dari target 5 km di kolong Tol Becakayu dengan tanaman hias dan sistem pertanian perkotaan (urban farming) guna meningkatkan ketahanan pangan kota. ANTARA / Fakhri Hermansyah
Petugas PPSU Dipaksa Utang ke Pinjol oleh Staf Kelurahan Kelapa Gading Barat

Petugas PPSU mengaku dipaksa meminjam uang ke pinjol dengan data pribadi mereka. Lalu uangnya dipakai oleh staf Kelurahan Kelapa Gading Barat.


E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

10 Juni 2023

Warga menerima pergantian e-KTP di kawasan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2022. Perubahan data administrasi kependudukan imbas pergantian 22 nama jalan  menggunakan nama tokoh Betawi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
E-KTP Hilang, Begini cara Mengurus Penggantian KTP dan Dokumen yang Disiapkan

Begini cara mengurus penggantian e-KTP hilang. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?


DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

25 April 2023

Lurah Lenteng Agung, Bayu Pasca bersama gugus tugas kelurahan berbincang dengan pemudik yang baru kembali ke Jakarta di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Senin, 17 Mei 2021. Stiker bertuliskan
DKI Jakarta Sediakan Loket Layanan Pendatang Baru hingga Tingkat Kelurahan

DKI Jakarta menyediakan loket layanan hingga kelurahan untuk membantu warga pendatang baru mengurus dokumen-dokumen administrasi.


Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

19 Januari 2023

Ilustrasi pemungutan suara. ANTARA
Apa Tugas dan Wewenang Panitia Pemungutan Suara atau PPS?

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa


9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

18 Januari 2023

Kondisi banjir rob yang melanda Muara Angke, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
9 Kelurahan di Jakarta Utara Siaga Banjir Rob, Dampak Super New Moon & Perigee

Sembilan kelurahan di wilayah Jakarta Utara berstatus siaga banjir rob.


15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

15 Januari 2023

Sejumlah tenaga kesehatan menunggu giliran sebelum menerima vaksin COVID-19 Sinovac dosis pertama saat vaksinasi massal di Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, Ahad, 7 Februari 2021. Target sasaran vaksinasi sebesar 1.593.620 nakes di seluruh Indonesia. TEMPO/Muhammad Hidayat
15 Kelurahan di Jakarta Belum Punya Puskesmas, DPRD Dorong Optimalisasi Aset

Pembangunan puskesmas harus memenuhi beberapa persyaratan, misalnya minimal jumlah penduduk.


2 Kelurahan di Padang Menerima Penghargaan Kelurahan Siaga Tsunami dari UNESCO-IOC

30 Desember 2022

Tim Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 BNPB memasang rambu peringatan tsunami di kawasan wisata Pantai Tambak, Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 19 Juli 2019. (Instagram/BNPB)
2 Kelurahan di Padang Menerima Penghargaan Kelurahan Siaga Tsunami dari UNESCO-IOC

Dua kelurahan di Padang mendapatkan pengakuan dari UNESCO-IOC sebagai keluarahan siaga tsunami atau Tsunami Ready Community (TRC).


Gagal Jadi Ketua LPM Kelurahan di Depok, Ada Calon Marah Minta Amplop Dikembalikan

29 November 2022

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Gagal Jadi Ketua LPM Kelurahan di Depok, Ada Calon Marah Minta Amplop Dikembalikan

Pemilihan LPM di Kota Depok untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 63 Kelurahan pada 27 November 2022.


Karang Taruna, Diprakarsai Ali Sadikin Diadopsi untuk Indonesia

10 Oktober 2022

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. TEMPO/Yosep Arkian
Karang Taruna, Diprakarsai Ali Sadikin Diadopsi untuk Indonesia

Gubernur DKI saat itu, Ali Sadikin mendorong Karang Taruna dengan cara mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi untuk operasionalisasi Karang Taruna.