TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Kepolisian RI menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk tahanan kepolisian di sel kepolisian sektor hingga Markas Besar Polri. Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan Komisi Nasional dengan Kepala Polri Jenderal Sutarman di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin, 10 Februari 2014. (Baca: Awasi Pemilu, Komnas HAM Temui Kapolri)
Komisioner Komisi Nasional, Natalius Pigai, mengatakan jumlah tahanan polisi di seluruh sel kepolisian mencapai puluhan ribu. "Mereka juga punya hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu," kata Pigai saat dihubungi Tempo, Senin sore, 10 Februari 2014.
Komisi Nasional, kata Pigai, meminta kepolisian mengizinkan Komisi Pemilihan Umum membuka TPS di sel-sel tahanan. Menurut dia, Sutarman menyambut positif permintaan ini dan akan berkoordinasi dengan KPU mengenai penempatan TPS tersebut.
"Keinginan kami dan kepolisian ternyata nyambung," ucap Pigai, yang juga menjabat Ketua Tim Pemantau Pemilu 2014 Komnas HAM ini. Sambutan positif kepolisian, dia menambahkan, berkaitan dengan keinginan Korps Bhayangkara untuk menyukseskan pemilu dan menjaga netralitas dalam pesta demokrasi ini.
Dalam soal tahanan kepolisian di lembaga pemasyarakatan, Pigai mengatakan Komisi Nasional akan berdiskusi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin untuk membahasnya. "Kamis besok kami akan bertemu Menteri Hukum dan HAM," katanya.
Adapun pertemuan Komisi Nasional dan pimpinan Polri dihadiri empat komisioner Komisi Nasional, yakni Pigai, Nur Kholis, Siti Noor Laila, dan Roichatul Aswidah. Adapun Sutarman antara lain didampingi Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
PRIHANDOKO
Berita Terpopuler
Buntut Usman Harun, RI Mundur dari Singapore Airshow
Gadis Ini Nekat Cuit Foto Selfie Bugilnya
Publik DKI Lebih Pilih Mega Ketimbang Jokowi
Bagaimana Upaya Terakhir RI Bebaskan Usman-Harun?