TEMPO.CO, Kupang - Calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Eusebius Lameng, sedang terlilit masalah hukum karena ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penghinaan.
Eusebius saat ini mendekam di sel tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Maumere. "Kami masih menunggu proses hukum yang sedang dijalani caleg kami di Sikka," kata Ketua DPW PKS NTT Suharjito kepada Tempo, Kamis, 20 Maret 2014.
Suharjito menjelaskan, PKS masih menenggang pencalonan Eusebius sebagai legislator karena proses hukum terhadapnya masih berjalan. Selain itu, kasus yang terjadi pada 2010 itu sudah dianggap selesai karena sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak korban. Namun, pada 2014, Eusebius ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini kasus sudah sampai di kejaksaan setempat. “Kami menduga ada kepentingan politik di dalamnya," kata Suharjito.
Karena itu, pihaknya tidak bisa gegabah mencoret nama Eusebius dari daftar caleg. Partainya harus bersikap arif karena dihkawatirkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Eusebius tidak bersalah.
Salah seorang anggota keluarga Eusebius, Wiliam Lamena, mengatakan keberatan atas penetapan Eusebius sebagai tersangka. Sebab, kasus itu telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan korban. “Kasus itu sudah selesai tahun 2010. Sudah empat tahun, kok diangkat lagi,” ujarnya.
Juru bicara KPU NTT, Maryanti Luturmas, menegaskan, caleg yang dililit masalah hukum bisa dicoret sebagai peserta pemilu. Bahkan, kemenangannya bisa dibatalkan. Namun keputusan KPU harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Ancaman hukumannya pun di atas lima tahun,” ucapnya.
Adapun juru bicara Kejaksaan Tinggi NTT Ridwan Angsar menjelaskan Kejaksaan Negeri Maumere sudah melaporkan adanya kasus itu. Namun dia mengaku belum mengetahui perkembangan lebih lanjut. “Kami belum dapat informasi lagi.”
Diberitakan sebelumnya, Kalumban Mali, caleg dari PAN untuk DPRD NTT juga ditahan di Lapas Kupang karena terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian pada 2009. Namun namanya juga tidak dicoret sebagai peserta pemilu. "Dia (Kalumban) tetap ikut pemilu," kata penasihat hukum Kalumban, Filipus Fernandez, kepada Tempo, Kamis, 20 Maret 2014.
Kalumban Mali tersangkut kasus pengadaan pupuk 575 ton senilai Rp 976 juta. Kalumban berkapasitas sebagai direktur CV Eka Cipta Persada. Dia ditahan sejak 28 Februari 2014.
YOHANES SEO
Berita Lainnya:
Plin-plan Soal MH370, Malaysia Diejek Publik Cina
Jokowi Koreksi Menteri Chatib Soal PAD DKI
Jokowi Ajak Lawan Politiknya Adu Gagasan
