Suryadharma Ali: Bawaslu Tak Paham Konsep Kampanye

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Menteri Agama Suryadharma Ali saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menyambangi Gedung KPK Jakarta (20/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Agama Suryadharma Ali saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menyambangi Gedung KPK Jakarta (20/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengklaim telah mengklarifikasi tuduhan Badan Pengawas Pemilu terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan partainya. "Pelanggaran kampanye itu penafsiran yang belum tentu benar. Kadang Bawaslu enggak paham kampanye terbuka dan bukan terbuka," katanya usai bertemu petinggi Majelis Ulama Indonesia, Kamis, 20 Maret 2014.

Suryadharma mengatakan telah melayangkan surat klarifikasi bahwa tidak benar jika dirinya melakukan kampanye terselubung dan menggunakan fasilitas negara. Surat ini terkait rencana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang akan memanggil dia dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz terkait dugaan kampanye terselubung oleh PPP di Kabupaten Malang, Senin, 17 Maret 2014. (Baca: Dipanggil Bawaslu, Menteri Agama Mangkir).

Menurut George da Silva, Pimpinan Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kabupaten Malang, surat undangan sudah dilayangkan kepada Suryadharma dan Djan Faridz. Kedua menteri ini dinilai menjadikan acara peresmian bantuan rumah susun sederhana sewa serta peresmian 17 jamban komunal bagi sekolah Islam dan pondok pesantren di kompleks Pondok Pesantren Salafiyah Shirotul Fuqoha, Kecamatan Gondanglegi, layaknya ajang kampanye PPP.

"Kami menemukan sejumlah pelanggaran. Kami punya bukti-bukti pelanggaran. Pelanggaran paling nyata adalah menjadikan tempat ibadah dan lembaga pendidikan, seperti pondok pesantren, sebagai tempat berkampanye. Kalau mau kampanye terbuka, ya, di lapangan," kata George da Silva, Senin, 17 Maret. (Baca: Panwaslu Panggil Suryadharma Ali dan Djan Faridz).

Dugaan kampanye terselubung diindikasikan antara lain dari banyaknya atribut dan alat peraga kampanye PPP di lokasi acara. Banyak kader dan simpatisan PPP serta calon legislator berseragam PPP. Padahal, dalam surat bertanggal 14 Maret 2014 disebutkan undangan ditujukan untuk menyaksikan kehadiran Suryadharma dan Djan Faridz sebagai menteri, bukan petinggi PPP. (Baca: Pasang Gambar Dekat Masjid, PPP Kena Semprit).  

APRILIA GITA FITRIA

Terpopuler:

Radar Jindalee Temukan Dua Puing Diduga MH370
Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres
Pembunuh Ade Sara Di-bully di Tahanan?
Kisah SBY Batal Tampil di Kick Andy Show

Radar Jindalee Temukan Dua Puing Diduga MH370
Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres
Pembunuh Ade Sara Di-bully di Tahanan?
Kisah SBY Batal Tampil di Kick Andy Show

 





ahok.org
Basuki Usul Dana KJP Ditambah

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menyerahkan persoalan kesejahteraan guru swasta kepada sekolah bersangkutan. N...



Berita PKB

BeritaPKB

Di harian lokal bang haji menjadi magnet bagi masa PKB #KampanyePKB Tasikmalaya pic.twitter.com/i9D0MbKnid











Komentar (0)





Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan




 




Foto Terbaru


Pesona Scarlett Johansson di Premier Film Barunya

Pesona Scarlett Johansson di Premier Film Barunya


Saat Gorila Asyik Bermain dengan Anaknya

Saat Gorila Asyik Bermain dengan Anaknya


Ayah Antar Anaknya Sekolah di Dalam Kantong Plastik

Ayah Antar Anaknya Sekolah di Dalam Kantong Plastik


Juventus Tundukkan Fiorentina di Kandangnya

Juventus Tundukkan Fiorentina di Kandangnya


Ditekuk Benfica, Tottenham Tersingkir dari Liga Europa

Ditekuk Benfica, Tottenham Tersingkir dari Liga Europa


5 Suku di Dunia yang Menghiasi Dirinya dengan Ekstrem
Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

5 Suku di Dunia yang Menghiasi Dirinya dengan Ekstrem




Top Stories







  • Temuan Radar Australia Diduga Ekor MH370

    Temuan Radar Australia Diduga Ekor MH370




  • Kronologi SBY Batal Tampil di Kick Andy Show

    Kronologi SBY Batal Tampil di Kick Andy Show




  • Fakta Menarik Indonesia Menurut Facebook

    Fakta Menarik Indonesia Menurut Facebook




  • Kisah SBY Batal Tampil di Kick Andy Show

    Kisah SBY Batal Tampil di Kick Andy Show




  • Jokowi Capres, Din: Ada Pengakuan Rakyat

    Jokowi Capres, Din: Ada Pengakuan Rakyat




  • Soal Souvenir iPod, KPK Didesak Panggil Nurhadi

    Soal Souvenir iPod, KPK Didesak Panggil Nurhadi




  • Ical Tak Gentar Bersaing dengan Jokowi

    Ical Tak Gentar Bersaing dengan Jokowi




  • Facebook Buka Kantor di Indonesia

    Facebook Buka Kantor di Indonesia




  • Ridwan Kamil Usut Aset yang Dikuasai  Eks Pejabat

    Ridwan Kamil Usut Aset yang Dikuasai Eks Pejabat




  • Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres

    Terkait Asap, Gubernur Riau Bentak Kapolres




  • Jokowi Capres, Wiranto: Jangan Recoki

    Jokowi Capres, Wiranto: Jangan Recoki











Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

2 hari lalu

Ketua Perhimpunan Jaga Pemilu Natalia Soebagjo (kiri) bersama Sekretaris Perhimpunan Jaga Pemilu Luky Djani saat memberikan keterangan di kawasan Setiabudi, Jakarta, Selasa 26 Maret 2024. ANTARA/Rio Feisal
Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.


Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

3 hari lalu

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

6 hari lalu

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

6 hari lalu

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

6 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

7 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

11 hari lalu

Saksi perwakilan partai menyimak pembacaan perolehan suara saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2024 Tingkat Kota Bandung, Jawa Barat, 1 Maret 2024. KPU Kota Bandung menargetkan penetapan hasil Pemilu 2024 dari 30 kecamatan di Kota Bandung ini akan selesai 4 Maret 2024. Rapat pleno ini juga diwarnai dengan penolakan hasil perolehan suara oleh saksi pasangan capres nomor urut 3. TEMPO/Prima mulia
H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.


Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

17 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.


Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

18 hari lalu

Massa dari Masyarakat Sipil Peduli Pemilu dan Demokrasi saat menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2023. Dalam Demo yang bertajuk Aksi Keprihatinan itu, mereka meminta agar KPU dan Bawaslu dibubarkan karena dinilai melegalkan Pemilu 2024 yang penuh kecurangan. Massa juga menuntut agar KPU mendiskualifikasi paslon 02 karena telah terindikasi melakukan kecurangan sangat masif. Dan telah menipu rakyat dengan opini klaim  kemenangan hanya dengan dasar quick count yang dilakukan oleh lembaga survei team suksesnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?