TEMPO.CO, Jakarta - Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum menemukan sejumlah kejanggalan dalam permintaan surat suara baru oleh KPU kabupaten dan kota. Menurut pejabat pembuat komitmen Biro Logistik KPU, Hery Susila Prabowo, permintaan cetak surat suara baru tersebut kerap tak sesuai dengan hasil cek ganda di lapangan.
Menurut dia, ketidakcocokan data ini ditemukan KPU pusat, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, seperti di Bantaeng, Sulawesi Selatan. KPU di sana menyatakan kurang sekitar 40.000 lembar suara. ”Tapi ternyata, setelah saya kirim orang ke sana, akhirnya angka kerusakan berkurang menjadi 25.000," kata Hery Susila Prabowo kepada Tempo di kantornya, Senin, 7 April 2014. (Baca: Ini Penjelasan KPU Soal Kurangnya Surat Suara)
Hery mencontohkan lagi kejanggalan permintaan KPU Jakarta Timur yang mengaku kekurangan 56 ribu surat suara. Jumlah ini membuat Hery curiga. Pertama, kata dia, angkanya cukup besar. Sebab, dari laporan percetakan, yakni PT Temprint, semua permintaan KPU Jakarta Timur sudah dipenuhi. "Kami sudah penuhi sesuai dengan kontrak," kata Vita Helia Desy, perwakilan PT Temprint.
Kedua, KPU Kota Jakarta Timur mengaku mendapat informasi dari Panitia Pemilu Tingkat Kecamatan (PPK). Hal tersebut, kata Hery, telah menyalahi aturan. "Aturannya itu surat suara diurus di kabupaten dan kota," kata Hery. Baru kemudian didistribusikan dalam bentuk yang sudah rapi di kecamatan dan desa.
Karena pertimbangan banyak hal, Hery memerintahkan KPU Kota Jakarta Timur untukmenghitung kembali surat suara yang rusak dan kurang, dengan melibatkan Panwaslu. "Saya enggak akan menghalangi Anda (KPU Jakarta Timur) minta berapa pun. Saya akan penuhi. Tapi yang penting datanya valid," katanya.
Hery kemudian meminta petugas tersebut untuk pulang dan menggelar rapat pleno. Ternyata, kata Hery, KPU Jakarta Timur kembali ke KPU pusat hanya membawa laporan 490 lembar surat suara rusak. "Jumlahnya jauh sekali, kan," kata Hery. Anggota KPU Jakarta Timur, Ario Sanjaya, membenarkan lembaganya akhirnya hanya meminta 499 surat suara baru.
Kekhawatiran inilah yang membuat Hery menyimpulkan bahwa perlu ada cek ganda atas permintaan KPU kabupaten dan kota tersebut. Sejak saat itu, Hery menentukan beberapa ukuran kejanggalan.
FEBRIANA FIRDAUS
Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo
Berita terpopuler lainnya:
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY
