Penentu Koalisi PPP, Rapimnas atau Suryadharma?  

TEMPO.CO, Jakarta - Kisruh di tubuh Partai Persatuan Pembangunan terus menghangat. Ketidakjelasan penentuan koalisi partai menghadapi pemilihan presiden 9 Juli nanti diduga kuat menjadi alasan di balik konflik internal partai itu.

Menurut Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy, penentuan koalisi dan calon presiden-wakil presiden yang disokong partainya diputuskan dalam forum rapat pimpinan nasional. “Nanti akan digelar rapimnas,” katanya kepada Tempo, Kamis, 17 April 2014. (Baca: Suryadharma Tuduh Penentang Ditunggangi Pihak Lain).

Namun dia tak menjelaskan kapan kira-kira rapimnas bakal dilaksanakan mengingat awal Juni nanti memasuki masa kampanye calon presiden-wakil presiden. Penjelasan senada pernah disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin kepada Tempo. (Simak: PPP Bantah Ada Pemecatan Kader). 

Namun pendapat Romi--begitu Romahurmuziy biasa sapaan--dan Lukman bertolak belakang dengan penuturan Wakil Ketua Umum Ahmad Dimyati Natakusumah. Menurut Dimyati, keputusan koalisi sebaiknya dipercayakan kepada Ketua Umum Suryadharma Ali sebagai pemegang mandat partai. "Percayakanlah kepada mandataris partai," ujarnya kepada Tempo, Kamis, 17 April 2014.

Seorang petinggi PPP menuturkan elite partainya terbelah soal siapa calon presiden yang akan didukung nanti. Kubu Suryadharma, kata dia, meyakinkan agar merapat ke Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengusul calon presiden Prabowo Subianto.

Sedangkan kubu lainnya ingin merapat ke Joko Widodo alias Jokowi, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. “Suryadharma beralasan, antara lain, lebih mudah berkomunikasi dengan Prabowo,” ujar sumber itu. (Baca juga: Suryadharma Sebut Pemecatan Suharso Sudah Final).

Sikap Suryadharma menjadi persoalan karena Prabowo tak masuk dalam daftar tujuh tokoh yang akan disokong PPP sebagai calon presiden atau wakil presiden. Nama Jokowi dan Suryadharma justru ada dalam daftar nama-nama calon presiden-wakil presiden dari hasil Musyawarah Kerja Nasional PPP pada 2013. Penentuan calon yang akan didukung juga mesti melalui mekanisme musyawarah. (Baca: Ini 6 Elite PPP yang Dipecat Suryadharma Ali).  

Sokongan Suryadharma tadi terwujud dalam kedatangannya dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno akhir Maret lalu, lengkap dengan jaket hijau kebesaran PPP. Ia didampingi kader senior PPP, Noer Muhammad Iskandar S.Q. Setelah pemilihan umum 9 April lalu, muncullah protes dari daerah yang dimotori Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Kubu kontra ingin Suryadharma dijatuhi sanksi--kalau perlu dicopot--karena melanggar konstitusi partai.

Kemarin, muncul kabar pemecatan enam pengurus, di antaranya Wakil Ketua Umum merangkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu Suharso Monoarfa, Ketua PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, dan Ketua PPP Jawa Timur Musyaffa Noer. Posisi Suharso digantikan oleh kader senior Djan Faridz, Menteri Perumahan Rakyat yang disebut-sebut juga menyokong Prabowo. (Baca: Sekjen PPP: Surat Pemecatan Ilegal). 

Beberapa pengurus kubu Suryadharma membenarkannya. Namun Romi membantah. Ia menyatakan tak pernah mengeluarkan surat pemecatan sejumlah pengurus. Lukman pun menuturkan tak mudah mencopot ketua umum dan wakil ketua umum yang merupakan hasil keputusan muktamar. “Ini cuma dolanan, kok,” kata Romi.

JOBPIE SUGIHARTO | WAYAN AGUS PURNOMO