TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengklaim calon presiden dari partainya, Prabowo Subianto, bersih dari dugaan keterlibatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Dia membantah jika Ketua Dewan Pembina partainya itu terlibat dalam kasus penculikan aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998 dan kasus kerusuhan Mei 1998. (Baca: Publik Diminta Tak Lupakan Rekam Jejak Prabowo)
"Saya yakinkan Pak Prabowo nol persen terlibat pelanggaran HAM," kata Fadli kepada wartawan setelah diskusi di Jakarta, Sabtu, 26 April 2014. (Baca: Dianggap Pelanggar HAM, Prabowo Ditolak Nyapres)
Menurut dia, untuk kasus penculikan aktivis terdapat Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus yang disebut-sebut sebagai pelaku. Berdasarkan penegakkan hukum militer, sembilan orang prajurit sudah diberi sanksi tegas, kata Fadli.
"Pangkat tertinggi prajurit itu mayor, kalau pak Prabowo saat itu jadi Komandan Jenderal Kopassus, tak terlibat," kata dia. "Untuk kerusuhan Mei 1998, Pak Prabowo menjabat Panglima Komando Strategis AD, tidak terlibat juga."
Meski kerap dituduh melanggar HAM, Fadli mengatakan partainya tidak akan berupaya untuk membersihkan nama Prabowo dari tudingan miring pelanggaran HAM. Sebab, kata dia, Gerindra yakin nama Prabowo sudah bersih sejak awal isu kasus penculikan aktivis 1997-1998 dan kerusuhan Mei 1998 bergulir. (Baca juga: Korban '98: Pernah Kabur, Prabowo Tak Pantas Capres)
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menolak rencana Prabowo Subianto maju ke gelanggang pemilihan presiden. Koalisi tersebut beranggotakan 23 organisasi, antara lain Imparsial, KontraS, YLBHI, Elsam, Indonesia Corruption Watch, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Indonesia, HRWG, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, INFID, PUSHAM-UII Yogyakarta, Solidaritas untuk Papua, dan Federasi Buruh Lintas Publik.
Menurut perwakilan Human Rights Working Group Chairul Anam, Prabowo tidak layak menjadi capres karena berupaya merusak hukum sehingga kasusnya mengambang. "Pemimpin Indonesia haruslah orang yang patuh pada hukum dan tunduk pada HAM," katanya.
INDRA WIJAYA
Topik terhangat:
Hadi Poernomo | Pelecehan Siswa JIS | Kisruh PPP | Jokowi | Prabowo
Berita terpopuler lainnya:
Wawancara Khusus Kepala JIS: Kasus Ini Amat Berat
Prabowo-Hatta Dideklarasikan di Grahadi Surabaya
Aceng Fikri ke Senayan, Menteri Linda Tercengang
