TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengapresiasi penyataan calon presiden Joko Widodo untuk mendukung kemerdekaan Palestina. "Saya menyampaikan penghargaan kepada capres yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," kata Din di kantor MUI, Selasa, 24 Juni 2014. (Baca: Jokowi Akan Bangun Kedubes Indonesia di Palestina)
Menurut Din, pernyataan Jokowi ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang menyatakan Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, permasalahan yang dihadapi Palestina selama ini, menurut Din, merupakan masalah ketidakadilan global. Baik yang terjadi pada bidang keagamaan maupun politik. Ketidakadilan global ini mengakibatkan munculnya radikalisme dan berdampak sistemik bagi dunia, katanya.
"Masalah kemanusiaan ada di depan mata. Penindasan maupun pembunuhan terjadi, baik terhadap orang tua maupun anak-anak," kata Din yang juga menjabat Ketua Umum Muhammadiyah. (Baca: Dubes Senang Jokowi Angkat Isu Palestina)
Namun apresiasi yang diberikan Din kepada Jokowi tidak diartikan sebagai bentuk dukungan organisasi MUI maupun Muhammadiyah kepada Jokowi. "Saya menegaskan kembali bahwa MUI maupun Muhammadiyah berada pada posisi netral. Kedua organisasi ini tidak memberi dukungan kepada partai manapun. Namun, sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, saya mempunyai pilihan. Tapi biar nanti dinyatakan pada bilik tempat pemungutan suara," kata Din sambil tersenyum.
Dukungan Jokowi terhadap kemerdekaan Palestina ini disampaikannya pada debat capres bertemakan politik internasional dan ketahanan nasional, hari Minggu yang lalu. Selain itu, Jokowi juga menyampaikan empat prioritas kebijakan politik luar negerinya. Pertama, perlindungan warga negara di luar negeri termasuk tenaga kerja Indonesia. Kedua, perlindungan sumber daya alam maritim. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Keempat, keamanan regional kawasan dan ketertiban dunia.
MONIKA PUSPASARI
Berita Terpopuler:
Akil Mochtar Minta Kewarganegaraan Dicabut
Jokowi Presiden, Risma Tak Mau Jadi Wakil Ahok
Diduga Menipu, Bos Cipaganti Ditahan Polisi
