Predikat WDP DKI, Fadli Zon Kritik Jokowi  

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, mengatakan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta merupakan tanggung jawab Joko Widodo yang menjadi gubernur.

"Selama ini dibanggakan, tapi ternyata tak sesuai dengan faktanya. APBD banyak temuan bermasalah," ujarnya di The Cone FX Senayan, Sabtu, 5 Juli 2014. Menurut dia, opini tersebut merupakan kemunduran yang disebabkan oleh kepemimpinan Jokowi yang kini maju menjadi calon presiden. "Soal e-budgeting dan e-purchasing ternyata omong kosong."

Menurut Fadli, jika pemerintahan berjalan baik selama dipimpin Jokowi, seharusnya laporan keuangan DKI tak mengalami kemunduran. "Kalau jalan baik, seharusnya tidak WDP, harusnya rapi. Padahal zaman Foke (Fauzi Bowo) WTP (Wajar tanpa Pengeculian)," tuturnya. "Ini kan kemunduran, seperti tak naik kelas."

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Badan Pemeriksa Keuangan RI memberi opini WDP kepada Pemprov DKI. Ada 86 temuan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan DKI tahun anggaran 2013. Opini ini turun dibandingkan dua tahun sebelumnya yang mendapat predikat WTP. Meski mundur, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader Partai Gerakan Indonesia Raya, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku senang karena dia pun bisa mengetahui kinerja bawahannya yang masih bandel.

Menanggapi hal tersebut, Fadli menganggap bahwa Ahok bermaksud menyindir. "Itu senengnya Pak Ahok sekalian nyindir juga, ternyata amburadul," katanya. Menurut Fadli, ini bukan kesalahan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI. "Kuasa anggaran itu kan ada di gubernur lho."

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Hari ini, tim kampanye dan relawan Prabowo-Hatta menyelenggarakan sebuah diskusi publik yang mengambil tema "#KenapaPrabowo". Dalam diskusi ini, sejumlah tokoh diundang untuk mengungkapkan alasan-alasan mengapa Prabowo-Hatta harus menjadi presiden dan wakil presiden. Ahok dijadwalkan akan menghadiri agenda ini. Namun mantan Bupati Belitung Timur tak hadir. Tokoh-tokoh yang akan berbicara antara lain pengusaha Sandiaga Uno, Wali Kota Bogor Bima Arya, pengamat pendidikan Arief Rachman, dan politikus Partai Golongan Karya, Nurul Arifin.

NINIS CHAIRUNNISA


Berita Terpopuler:
Jokowi Minta Penyandang Dana Obor Rakyat Diungkap 
Jokowi dan JK Bisa Juga Selfie 
Harga Daging Masih Tinggi, Menteri Suswono Heran 
Lahir di Musim Dingin, Manusia Cenderung Kidal


Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

17 Maret 2019

Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2019. Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

Pada pertengahan Desember 2018, Romy PPP menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.


Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

6 Februari 2019

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di lokasi akhir jalan sehat relawan Roemah Djoeang di lapangan sepak bola Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 2 Januari 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putrim
Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno membantah tengara kubu Jokowi soal keterlibatan konsultan asing dalam pemilihan presiden kali ini.


Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

27 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto melambaikan tangan sembari tertawa usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Setya Novanto: Golkar Siap Menangkan Jokowi di Pilpres 2019  

Setya Novanto mengungkap hitung-hitungan apabila Jokowi kembali berhadapan dengan Prabowo dalam pilpres 2019.


Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

22 Maret 2017

Putera sulung mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (tengah) menyerahkan piala kepada Ketua Pelaksana Kejuaraan Asia Karate SBY Cup XIV Jackson AW Kumaat (keempat kiri) di Jakarta, 25 Februari 2017. ANTARA FOTO
Gagal Pilkada DKI, AHY Punya Modal Besar Ikut Pilpres 2019

Qodari mengatakan masyarakat cukup mengenal figur Agus Yudhoyono atau AHY ini


Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

16 Januari 2017

Presiden Joko Widodo memberi pernyataan usai Rapim TNI, didampingi Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Cilangkap, 16 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Tiap Parpol Bisa Ajukan Calon Presiden, Jokowi: Masih Proses

RUU Permilu Diperkirakan selesai sekitar bulan empat ke depan.


Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

10 September 2015

Susilo Bambang Yudhoyono membacakan pidato politiknya usai ditetapkan menjadi ketum periode 2015-2020 dalam penutupan Kongres Demokrat di Surabaya, 13 Mei 2015. Dalam pidato politiknya SBY membacakan 10 rekomendasi hasil kongres untuk landasan kerja selama lima tahun kedepan. TEMPO/Nurdiansah
Sindrom I Want SBY Back, Sinyal Ani Yudhoyono Maju Capres?

Ada spekulasi bahwa Demokrat memunculkan sindrom I Want SBY Back untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono.


Konflik Golkar dan PPP Bawa Efek Berantai  

14 Desember 2014

Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Presiden PKS Anis Matta, Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tanjung dan Ketum PPP Suryadharma Ali, menggelar acara syukuran Koalisi Merah Putih di Masjid Al-Bakrie, Jakarta, 10 Oktober 2014.  Syukuran ini diadakan setelah KMP berhasil memenangkan kursi pimpinan DPR dan MPR. TEMPO/Imam Sukamto
Konflik Golkar dan PPP Bawa Efek Berantai  

Perebutan legitimasi ini juga berpeluang merembet.


Kubu Prabowo: Pemerintah Intervensi Konflik Partai  

9 Desember 2014

Desmon J. Mahesa
Kubu Prabowo: Pemerintah Intervensi Konflik Partai  

Konflik terjadi di PPP dan Golkar.