Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

RUU Pilkada, Kubu Jokowi di Ambang Kekalahan  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Seorang mahasiswa meneriakkan yel yel demokarasi saat demo menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 16 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto
Seorang mahasiswa meneriakkan yel yel demokarasi saat demo menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 16 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat akhirnya resmi mengusulkan opsi pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan dalam revisi Undang-Undang Pilkada dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 25 September 2014.

Usulan mekanisme pemilihan kepala daerah versi Demokrat itu bakal melahirkan tiga opsi voting yang kemungkinan ditempuh dalam paripurna. Yakni opsi pemilihan langsung, pemilihan tak langsung, serta pemilihan langsung perbaikan. (Baca: Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar)

Max Sopacua, juru bicara Fraksi Demokrat, menyatakan usulan opsi tersebut sudah bersifat mutlak. "Karena kami ingin demokrasi ini tak ada kelemahan," kata Max saat menyampaikan pandangan fraksinya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Baca: Bendera PKS Dibakar, Jumhur: Massa Marah)

Max mengatakan pilkada langsung dengan perbaikan itu menyertakan sepuluh kriteria yang secara kumulatif dan mutlak harus dijalankan. Di antaranya perlu uji publik bagi calon kepala daerah oleh DPRD. Uji publik itu sekaligus menjadi dasar boleh tidaknya seseorang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah.

Max menambahkan, setiap calon kepala daerah harus bertanggung jawab penuh secara hukum apabila terjadi kekerasan yang dilakukan pendukungnya dalam proses pemilihan. "Kriteria ini untuk mencegah kekerasan yang banyak terjadi dalam pemilihan kepala daerah." (Baca: Soal Pilkada Langsung, Partai Golkar Terbelah)

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyita perhatian publik lantaran beleid ini menjadi ajang pertarungan antara dua kubu. Yakni koalisi presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, serta calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Kubu Jokowi-JK menolak opsi penghapusan pemilihan kepala daerah langsung adapun Prabowo-Hatta menginginkan pilkada melalui DPRD. Walhasil, sidang paripurna perundangan tersebut bakal berujung pada prosedur voting atau pemungutan suara terbanyak. (Baca: RUU Pilkada, Wali Kota Bandung Siap Pimpin ke MK)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jokowi-JK terancam kalah karena kubu Prabowo-Hatta didukung oleh 246 legislator yang hadir dalam sidang paripurna. Jumlahnya jauh lebih besar dari pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla yang hanya menghadirkan 121 legislator.

Kubu Jokowi-JK bisa menang bila Demokrat dengan 129 legislator tak melahirkan opsi baru. Sebab mereka akan menghasilkan jumlah kekuatan 250 legislator. Namun, partai berlambang logo mirip mercy itu tetap pada sikap membentuk opsi pemilihan langsung dengan perbaikan. (Baca juga: Peta RUU Pilkada: Kubu Prabowo 233, Jokowi 237)

Yasona Laoly, juru bicara PDI Perjuangan, mengisyaratkan sikap partainya yang menolak kriteria uji publik melalui DPRD versi Fraksi Demokrat. "Uji publik harus lurus dan tidak berbahaya," kata anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri itu.

TRI SUHARMAN

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014



Berita terpopuler lainnya:
Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
FPI Minta Ahok Jaga Mulut
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

10 Agustus 2023

Moeldoko menyambut kedatangan redaksi Tempo.co di Kantor Staf Presiden. (Foto: TEMPO/Dimas Prasetyo)
Kalah dari AHY, Ini Jejak Pendidikan dan Karier Moeldoko Alumnus FISIP UI

rekam jejak karier dan pendidikan Moeldoko yang selalu kalah melawan kubu AHY soal pengajuan gugatan kepengurusan Partai Demokrat


Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

13 April 2023

Anwar Hafid Raih Gelar Doktor, Tawarkan Integrasi Nilai Religius dan Kearifan Lokal

Agama tidak hanya hadir sebagai ritualitas pada individu, akan tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas


Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

7 Oktober 2021

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat bersilahturahmi dengan Paguyuban Pasundan Papua di Yonif 751, Jayapura, Jumat (1/10/2021). (Foto: Yogi Prayoga S/Biro Adpim Jabar)
Jelang Pilpres 2024, Beberapa Parpol Ini Potensial Jadi Rumah Ridwan Kamil

Moncernya karier dan tingginya popularitas Ridwan membuat sejumlah partai mendekatinya. Berikut jejak kedekatan Ridwan Kamil dan sejumlah parpol


Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

19 Maret 2018

Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih. Dok Tempo
Mengurai Kasus Dokumen Palsu JR Saragih

Kasus dokumen palsu yang menjerat bakal calon Gubernur Sumatera Utara Jopinus Ramli Saragih atau JR Saragih terus bergulir.


Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

12 Maret 2018

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, 7 Maret 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi
Partai Demokrat Siapkan AHY sebagai Pemimpin Baru Setahun Lalu

Pada acara puncak Rapimnas Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhono atau AHY mengajak generasi muda bergabung dengannya.


AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
AHY Berpidato, Demokrat: Kami Tawarkan AHY sebagai Pemimpin Baru

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan optimistis pidato politik AHY mampu mendorong elektabilitasnya sebagai pemimpin.


Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). Foto: Biro Pers Setpres
Pengamat: Demokrat Akan Diuntungkan Jika Bergabung dengan Jokowi

Partai Demokrat menyatakan akan mengusung capres dan cawapres dalam pilpres 2019.


Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

12 Maret 2018

Presiden Joko Widodo  berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).  ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Kala AHY Sampaikan Pidato Politik Tanpa Baca Naskah

Dalam pidato politiknya, AHY menyatakan kesiapannya menjadi pemimpin muda Partai Demokrat.


AHY: Partai Demokrat Tidak Bisa Jalan Sendiri, Perlu Berkoalisi

11 Maret 2018

Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 Agus Harimurti Yudhoyono seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 6 Maret 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
AHY: Partai Demokrat Tidak Bisa Jalan Sendiri, Perlu Berkoalisi

AHY menutup Rapimnas Partai Demokrat dengan pidato politik. Namun AHY tidak gamblang menyebut calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.


SBY Geram Kadernya Mangkir di Rapimnas Demokrat

11 Maret 2018

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato dalam Rapat Pimpinan Nasional  (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3). ANTARA/Yulius Satria Wijaya
SBY Geram Kadernya Mangkir di Rapimnas Demokrat

Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sempat geram saat diskusi di Rapimnas. SBY geram karena ada yang tak hadir.