TEMPO.CO, Jakarta - Dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Gadjah Mada, Purwo Santoso mengatakan dengan disahkannya RUU Pilkada, maka berdasarkan hitungan kasar, partai-partai Koalisi Merah Putih punya prospek menguasai kursi gubernur, bupati dan wali kota di banyak wilayah di Indonesia. (Baca: UU Pilkada, Dipo Alam: Tak Elok Saling Menyalahkan)
Hal tersebut, menurut dia, memungkinkan presiden terpilih Joko Widodo sulit menjalankan program-programnya nanti. "Jokowi akan kesulitan bergerak, bahkan bisa sampai terkunci. KMP akan menunjukkan bahwa Jokowi seolah tidak punya kendali di daerah," kata Purwo ketika dihubungi Tempo, Jumat malam, 26 September 2014. (Baca: UU Pilkada, Ridwan Kamil: Ibarat Dipaksa Kawin)
Ketika itu terjadi secara merata di banyak daerah, ujar Purwo, dan Jokowi hanya mengandalkan popularitasnya, maka orang-orang atau masyarakat akan ragu lalu mulai marah kepada Jokowi. Jika kemarahan publik pada Jokowi bisa dimunculkan di mana-mana (oleh KMP), pada akhirnya Jokowi akan mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen. (Baca: Dua Cara SBY Selamatkan Citra di UU Pilkada)
Menurut guru besar ini, baik Jokowi maupun Jusuf Kalla tidak punya otoritasi yang kuat, baik di PDIP maupun di Golkar. Jadi posisi Jokowi-JK dapat terkunci di daerah, jika mereka tidak melakukan terobosan-terobosan baru guna mengimbangi penggalangan oposisi merah putih. "Efek negatifnya adalah, politik tidak lagi menjadi soal benar-salah, baik-buruk, tapi menjadi kalah-menang," ujar Purwo.
Purwo melanjutkan, pilkada tak langsung juga tidak serta-merta mengatasi politik biaya tinggi jika tak disertai alat untuk mengontrol. Politik transaksional hanya bergeser dari nasional ke daerah. Purwo mencontohkan, akan banyak investor yang datang langsung ke daerah, mencengkeram kepala daerah, menyuap anggota DPRD supaya memenangkan tender proyek. Kepala daerah akan sangat tergantung dari donaturnya. "Yang harus diawasi tidak hanya politikusnya, tapi juga transaksinya," kata dia.
Politik, kata Purwo, akan menjadi barang murahan dan tidak cerdas, karena basis mobilisasi dukungannya hanya pada perbedaan posisi. "Hanya dukungan publik dengan akal sehat yang mampu menelanjangi kecurangan-kecurangan yang ada," katanya.
RIDHO JUN PRASETYO
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD | Parkir Meter | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pilkada, PPP: Demokrat Mainkan Skenario Prabowo
Prabowo Senang Pilkada Langsung Dihapus
UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara
