Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dana Cekak, BKKBN Sulit Tembus Daerah Terpencil  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Pekerja mengemas kondom ke dalam dus di pabrik kondom Mitra Rajawali Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/6). Kondom produksi anak perusahaan dari Rajawali Nusantara Indonesia ini hanya mampu merebut 2 persen pangsa pasar kondom di Indonesia. Sebagian produk untuk memasok kebutuhan BKKBN. TEMPO/Prima Mulia
Pekerja mengemas kondom ke dalam dus di pabrik kondom Mitra Rajawali Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/6). Kondom produksi anak perusahaan dari Rajawali Nusantara Indonesia ini hanya mampu merebut 2 persen pangsa pasar kondom di Indonesia. Sebagian produk untuk memasok kebutuhan BKKBN. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Palu - Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus Ary Goedadi mengatakan lembaganya memerlukan tambahan anggaran dua kali lipat. Kebutuhan itu akan dipakai untuk mendanai seluruh kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), khususnya di daerah terpencil. "Minimal dananya itu perlu dua kali lipat lagi," katanya di lapangan Vatulemo, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 13 November 2014. (Baca: Jokowi: BKKBN Harus Diperkuat)

Ary mengatakan dana menjadi salah satu hambatan di direktoratnya. Saat ini BKKBN mendapat anggaran Rp 2,8 triliun. Jumlah itu, kata Ary, sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan lembaganya di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. "Di Indonesia, sebagai negara maritim, pelayanannya jadi lebih sulit," katanya.

Ary menjelaskan, untuk menjangkau daerah perbatasan, pihaknya memerlukan kapal-kapal kecil. Di darat, petugas BKKBN bisa menyewa jasa ojek dengan membayar Rp 10-20 ribu. Namun di pulau-pulau perlu Rp 5 juta untuk menyewa kapal menuju kepulauan terpencil atau Rp 10 juta untuk ongkos bolak-balik.  (Baca: Optimalisasi KB, BKKBN Pakai Sistem Geospasial )

Belum lagi banyaknya jumlah pulau yang harus didatangi. "Walau isi pulau itu hanya 10-20 kepala keluarga, petugas kami tetap wajib menjangkaunya," kata Ary.

Ary mengatakan masalah transportasi yang memerlukan anggaran tinggi itu kebanyakan terjadi di Indonesia bagian timur. Karena itu pula di sana BKKBN lebih banyak mempromosikan alat kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD atau spiral yang punya masa pakai 8 tahun atau implan yang bisa dipakai 3 tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jangka waktu pemakaian alat kontrasepsi obat atau suntik hanya harian hingga bulanan. "Kalau jangka waktu habis, mereka akan susah mendapatkan tambahan obat lagi karena masalah transportasi yang mahal," kata Ary.

MITRA TARIGAN

Berita Lain
Menpora Janji Tangani Suporter dan Mafia Olahraga
Ronaldo Terima Trofi Pichichi dan Di Stefano
Terlalu Sering Mendrible, Van Gaal Kritik Di Maria
Van Gaal Akui MU Belum Seimbang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting

10 hari lalu

Kepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting

Pentingnya calon pengantin, kata Kepala BKKBN, memahami hal ini untuk mempersiapkan kehamilan dan mencegah anak stunting.


Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

13 hari lalu

Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) menyantap makanan saat pelaksanaan program dapur masuk sekolah di SD Negeri 205, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatang, Jumat 6 Oktober 2023. Program Dapur Masuk Sekolah yang digagas Kodam II/Sriwijaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak serta menurunkan dan mencegah stunting pada anak-anak Sekolah Dasar. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Distribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas

Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.


Tunjangan Kinerja ASN Naik di 3 Lembaga, Ini Besarannnya

28 Januari 2024

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Tunjangan Kinerja ASN Naik di 3 Lembaga, Ini Besarannnya

Presiden Jokowi telah menaikkan tunjangan kinerja bagi ASN di tahun 2024


BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024

16 Desember 2023

BKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.


Terobosan Hasto Wardoyo Mengubah BKKBN

15 Desember 2023

Terobosan Hasto Wardoyo Mengubah BKKBN

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) telah banyak melakukan pembaruan di BKKBN.


BKKBN Sebut Angka Stunting di Jawa Tengah Turun tapi Kecil, Ini Langkah yang Ditempuh

8 Desember 2023

Ilustrasi stunting. freepik.com
BKKBN Sebut Angka Stunting di Jawa Tengah Turun tapi Kecil, Ini Langkah yang Ditempuh

BKKBN menyebut kondisi stunting di Jawa Tengah penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun, angka penurunannya diakui masih kecil.


BKKBN Beri Penghargaan TNI AD

25 Oktober 2023

BKKBN Beri Penghargaan TNI AD

Kolaborasi Pekan Pelayanan KB Raih 1,6 Juta Akseptor, BKKBN Beri Penghargaan TNI AD


Hingga Ganjar Lepas Jabatan Gubernur, Penanganan Stunting Masih Jadi PR Pemprov Jateng

8 September 2023

Ilustrasi stunting. freepik.com
Hingga Ganjar Lepas Jabatan Gubernur, Penanganan Stunting Masih Jadi PR Pemprov Jateng

Hingga berakhirnya masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, penanganan stunting menjadi salah satu pekerjaan rumah pemprov


Gotong Royong Merdekakan Anak Indonesia Dari Stunting

16 Agustus 2023

Gotong Royong Merdekakan Anak Indonesia Dari Stunting

Terdapat Lima Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting


Kejar Visi Indonesia Emas 2045 Dimulai dari Pencegahan Stunting

6 Agustus 2023

Ilustrasi balita. Shutterstock
Kejar Visi Indonesia Emas 2045 Dimulai dari Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting pada anak penting dilakukan mengingat bayi dan balita di zaman ini akan menjadi bagian dari Visi Indonesia Emas 2045.