Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wah, Pemerintah Rogoh Rp 1 Triliun untuk Kanker Serviks

image-gnews
Sejumlah warga mendapatkan informasi tentang  gejala-gejala kanker serviks yang diberikan secara gratis dikawasan Pasar Pucang, Surabaya, Selasa (21/1). TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah warga mendapatkan informasi tentang gejala-gejala kanker serviks yang diberikan secara gratis dikawasan Pasar Pucang, Surabaya, Selasa (21/1). TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO , Depok - Kanker serviks dan payudara merupakan kanker paling banyak ditemukan di Indonesia. Kanker serviks mencapai 34,4 persen dari kanker yang terjadi pada perempuan. Bahkan hampir 70 persen sudah stadium lanjut.

Ketua Komite Penanggulangan Kanker Nasional Prof Soehartati Gondhowoardjo mengatakan penyakit kanker sebanyak 43 persen bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Dan 30 persen dapat dikontrol bila ditangani sejak dini. "Pengobatan kanker sangat mahal. Kalau dicegah sejak dini lebih baik dengan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asestat) dan Pap Smear, untuk kanker serviks," kata Soehartati, Minggu 17 Mei 2015.

Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan skrining kanker leher rahim dengan melakukan pulasan asam asestat 3-5 persen ke leher rahim. Jika pada pelumasan itu terjadi perubahan warna keputih-putihan, maka mengindikasikan terdapat lesi prakanker.

Ia menjelaskan, masalah saat ini banyak penderita melakukan pemeriksaan setelah penyakitnya parah. Padahal, bila dideteksi sejak dini, kanker tersebut bisa dicegah perkembangannya.

Di Indonesia ada 15.000 kasus baru, dan 8 ribu kematian setiap tahun. Sebanyak 40-45 kasus baru per hari dan 20-25 kematian per hari akibat penyakit ini. "Satu orang meninggal tiap hari dan di dunia setiap dua meninggal akibat penyakit ini," tutur Soehartati.

Adapun gejala penyakit ini terdapat keputihan, bercampur darah dan berbau, serta nyeri panggul dan tidak dapat buang air kecil.

Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Oase, Nining Indroyono Susilo menjelaskan, mempunyai target 20 juta agar perempuan Indonesia bisa melakukan pemeriksaan IVA untuk mendeteksi kanker serviks. Biaya pemeriksaan IVA hanya merogoh kocek sebesar Rp 25 ribu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau sudah menjadi kanker yang bahaya bisa puluhan sampai ratusan juta pengobatannya," ujarnya.

Dengan deteksi IVA, lesi prakanker dapat ditemukan secara dini untuk ditindaklanjuti sebelum berbahaya. Namun, kata dia, yang menjadi kendala banyak perempuan yang malu untuk melakukan pemeriksaan ini. Padahal, deteksi dini dengan cara ini bisa mencegah sebelum menjalar dan menjadi sel kanker yang berbahaya.

"Usia 20-70 tahun yang rentan terkena penyakit ini. Kanker serviks bisa tumbuh dan berkembang sampai 13 tahun, dan gejala awalnya sulit dideteksi bila tidak melakukan tes," jelasnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Depok, Yessy Kumalasari mengatakan saat ini sudah sebanyak 1.300 warga yang melakukan tes IVA dan 900 warga yang tes pap smear untuk mendeteksi kankers serviks. "Kami harap perempuan bisa sejak dini memeriksa penyakit ini. Sebab, bila sudah menjalar dan tumbuh bakal sulit diatasi dan memakan biaya banyak," kata dia.

Yessy menambahkan, hampir Rp1 triliun BPJS menanggung untuk mengobati kanker ini, namun kebanyakan tak bisa diselamatkan karena datang ketika penyakit sudah akut. "Beban terbanyak BPJS pertama di cuci darah, kemudian kanker yang sudah menghabiskan sampai Rp1 triliun. Alangkah baiknya bila dilakukan pencegahan sejak dini," ujarnya.

IMAM HAMDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

50 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.


Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda membocorkan beberapa program yang akan diterapkan saat resmi terpilih menjadi wakil presiden, di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.


JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara dengan pengungsi saat untuk keempat kalinya mengunjungi korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2022. Pada kunnjungan kali ini Jokowi direncanakan untuk menyerahkan bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban bencana gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu. Foto :  Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),


Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

9 Juli 2020

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan BPJS Kesehatan Buka Data Kartu Indonesia Sehat ke Pemda

BPJS Kesehatan membuka akses dashboard Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke pemerintah daerah untuk mengolah data dan informasi KIS peserta JKN.


Sidak ke RSUD Subang, Jokowi: 90 Persen Pakai KIS

29 November 2019

Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak layanan BPJS Kesehatan ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Kota Bandar Lampung, 15 November 2019. Saat melakukan kunjungan di rumah sakit, Jokowi ingin mencari tahu pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima para peserta JKN. Dia pun bertanya langsung ke sejumlah pasien yang ada di sana. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sidak ke RSUD Subang, Jokowi: 90 Persen Pakai KIS

"Angkanya hampir sama, artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS dalam rangka pelayanan kesehatan," kata Jokowi.