Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Urung Resmikan Jatigede, Digantikan Menteri Basuki  

image-gnews
Rumah-rumah warga yang telah dibongkar di Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, menjel;ang penggenangan Waduk Jatigede, 30 Agustus 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Rumah-rumah warga yang telah dibongkar di Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, menjel;ang penggenangan Waduk Jatigede, 30 Agustus 2015. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Sumedang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono secara simbolis meresmikan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Senin, 31 Agustus 2015. Basuki menggantikan Presiden Joko Widodo yang batal hadir ke lokasi untuk penggenangan tahap pertama bendungan terbesar kedua di Indonesia itu.

"Saya menggantikan Presiden Jokowi yang berhalangan hadir karena ada kesibukan lain," ujar Basuki saat memberikan sambutan di lokasi bendungan di Desa Cijenjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Senin, 31 Agustus 2015.

Basuki yang didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tiba di lokasi bendungan sekitar pukul 09.45. Kedatangan mereka ke lokasi bendungan 'disambut'  angin kencang yang berhembus dari arah wilayah genangan waduk.

Bahkan ketika kedua pejabat itu  memberikan sambutan,  angin berhembus kencang. Ini membuat  atap-atap tenda bergetar dan menimbulkan suara gemuruh.

Dalam sambutannya, Basuki mengatakan proyek Waduk Jatigede memberikan manfaat bagi banyak masyarakat khususnya di daerah yang berada di sekitaran Kabupaten Sumedang. Waduk diklaim  akan berpotensi mengairi persawahan puluhan ribu hektare. Waduk seluas 4800 hektare tersebut, akan menghasilkan listrik 110 megawatt.

"Pemerintah tidak pernah berniat menyengsarakan rakyatnya," ujar Basuki. Ia berjanji akan segera  menuntaskan segala permasalahan ganti rugi dan dampak sosial masyarakat yang terdampak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga saat ini masih ada sekitar 20 persen warga yang belum mendapatkan ganti rugi. Selain itu,  ada belasan ribu masyarakat yang mengajukan komplain.

Gubernur Ahmad Heryawan menegaskan,  semua permasalahan masyarakat sudah dituntaskan. "Sesungguhnya masyarakat sudah tidak punya hak lagi karena mereka sudah dibeli secara tuntas oleh pemerintah pada tahun 2000," ujar Aher.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat  sebelumnya mengecam penggenangan waduk sebelum masalah ganti rugi dan dampak sosial masyrakat terpenuhi. Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Arif Wibowo mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede cacat secara hukum.

Menurutnya,  pemerintah telah melanggar konstitusi karena mengabaikan mandat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Dalam Perpres Nomor 1/2015 tersebut, pemerintah tidak semestinya mengangkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  sebagai pihak yang bertanggung jawab melakukan pembebasan lahan warga. "Pihak yang harus bertanggung jawab terkait masalah pembebasan lahan adalah Badan Pertahanan Nasional," kata Arif.

Berdasarkan data , sekitar  11 ribu kepala keluarga dari 28 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang mengadu ke komisi II DPR terkait masalah dampak penggenangan.


IQBAL T. LAZUARDI S

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

10 hari lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Dibangun di Atas Lahan 1.000 Meter Persegi, Ini Speknya

Rumah dinas menteri di IKN dibangun Ditjen Perumahan Kementerian PUPR sebanyak 36 unit di atas lahan dengan kontur berbukit.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Dilema Jaga Harga Beras: Rendah Dimarahi Petani, Tinggi Dimarahi Ibu-ibu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku dilema dalam menjaga harga beras karena petani butuh harga tinggi sedangkan ibu-ibu minta harga rendah.


Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

14 hari lalu

Proyek perancangan Memorial Park di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.


Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Serba-serbi Rumah Menteri IKN Dibandingkan di Widya Chandra

Bakal rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN dikomentari Luhut, karena dianggap lebih kecil


Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Disebut Lebih Kecil, Ini Perbandingan Rumah Dinas Menteri di IKN dengan di Widya Chandra

Adapun untuk ukurannya, rumah dinas menteri di IKN berdiri seluas 580 meter persegi di atas lahan 1.000 meter persegi, bangunan didominasi marmer.


Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

15 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Menteri Basuki: Anggarannya 1 Rumah Rp144 Juta

Tentang program 3 juta rumah Prabowo-Gibran, Menteri PUPR mengatakan mengapresiasi rencana itu dan mengingatkan anggarannya besar.


Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

15 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (keempat kiri) meninjau proyek Jalan Tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Kamis, 30 September 2021.  ANTARA/Raisan Al Farisi
Tanggapi Luhut, Basuki Hadimuljono Beberkan Sebab Ukuran Rumah Dinas Menteri di IKN Lebih Kecil

Menteri Basuki bercerita ukuran rumah dinas menteri di IKN membuat Menteri Luhut kaget karena dianggap lebih kecil dari di kompleks Widya Chandra.


Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki Janji Diskon Tarif Jalan Tol di Libur Lebaran

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan ada diskon tarif jalan tol selama musim libur Lebaran 2024.


Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

15 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono didampingi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dan Bupati Bogor Iwan Setiawan meninjau pembangunan Bendungan Cibeet dan penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2023 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 17 September 2023. ANTARA/HO Pemprov Jawa Barat
Basuki Hadimuljono Soal Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran: Bagus, tapi Belum Dibahas

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan soal program tiga juta rumah yang diusung pemerintah baru.