TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo tekejut ketika mengetahui bahwa area hutan tanaman industri (HTI) Indonesia kalah luas dibandingkan perkebunan kelapa sawit.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Irsyal Yasman mengatakan dalam pertemuan pelaku industri kehutanan dan perkebunan dengan Presiden Jokowi pada Selasa (2 Februari 2016) kemarin, pengusaha sempat membeberkan kondisi usaha terkini kepada orang nomor satu di Indonesia itu.
Salah satunya informasi yang disampaikan pebisnis adalah luas HTI dan perkebunan kelapa sawit. “Sebagai insinyur kehutanan beliau terkejut, tidak menyangka bahwa luas HTI di Indonesia kalah dari sawit,” katanya di sela-sela acara Festival Iklim 2016 di Jakarta, Rabu (3 Februari 2016).
Saat ini, Irsyal mengungkapkan luas konsesi HTI mencapai 11 juta hektare (ha). Namun, luas tanaman sekitar 4,9 juta ha. Sementara itu, luas perkebunan sawit Indonesia ditaksir 10 juta-13 juta ha. “Dari segi luas konsesi mungkin hampir-hampir sama. Tapi yang ditanami untuk HTI kurang dari setengahnya,” tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), seluruh kawasan HTI itu dikelola oleh 277 unit manajemen. Produksi rata-rata per tahun sebanyak 28 juta meter kubik dengan total aset HTI per kuartal I/2015 mencapai Rp43,164 triliun.
KLHK menjatah 1,9 juta ha lahan untuk HTI selama 2014-2019. Angka itu, untuk periode yang sama, jauh lebih kecil dibandingkan alokasi 13,4 juta ha bagi perhutanan sosial.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, Irsyal mengatakan APHI mengajukan usulan peta jalan (roadmap) industri kehutanan, terutama hutan produksi. Peta jalan itu berisi langkah-langkah untuk kembali menggairahkan industri yang pernah jaya tersebut.
“Langkah-langkah itu bisa meningkatkan investasi hingga Rp1.778,33 triliun. Sementara tenaga kerja yang bisa diserap mencapai 9,34 juta orang,” ujarnya.
Dalam peta jalan diharapkan pada 2025 mendatang akan ada 12,7 juta ha HTI, 3,5 juta ha hutan tanaman rakyat (HTR), 2,8 juta ha hutan rakyat, dan 1 juta ha hutan desa (HD) dan hutan kemasyarakatan (HKm).
“Potensi investasi Rp1.778,33 triliun itu terdiri atas Rp215,9 triliun untuk pembangunan HTI, dan Rp1.562,4 triliun untuk investasi di hilir seperti pengembangan dan operasional industri pulp dan kertas, kayu lapis, kayu pertukangan, bio energi, dan mebel,” katanya.
Irsyal meyakini peta jalan itu dapat terwujud bila pemerintah memberikan sejumlah insentif dan fasilitas kepada pengusaha. Saat ini, pengusaha menyetorkan sejumlah pungutan seperti provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi (DR), hingga penggantian nilai tegakan (PNT).
Pada perkembangan terbaru, APHI menggugat pungutan PNT yang dinilai tidak sesuai dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permintaan APHI sehingga kini mereka tidak lagi membayar PNT. “Kami berharap putusan itu bisa dijalankan. PNT tidak lagi diteruskan,” ujar Irsyal.
