TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan masyarakat masih mempercayai Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga kepresidenan. Adapun DPR dan partai politik menjadi lembaga paling tidak dipercaya. "Kalau presiden dan DPR enggak dipercaya, bikin apapun akan ditolak," kata Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo di kantor Indikator, Cikini, Jakarta, Senin 8 Februari 2016.
Hendro mendasarkan pernyataannya pada hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia
pada 18-29 Januari 2016 terhadap 1.550 responden tentang revisi Undang-undang KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi. Survei menggunakan metode wawancara terbuka dengan margin of error +/- 2.5 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sumber dana berasal dari tiga lembaga survei: Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia.
Hendro menjelaskan alat analisis survei ini adalah political trust. Analisis ini dianggap penting bagi lembaga-lembaga politik untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Dari hasil survei itu, sebanyak 79,6 persen masyarakat percaya KPK. Angka ini sedikit menurun dibandingkan survei mereka tahun lalu yang mendapat dukung 81,1 persen. Namun, Hendro mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK cenderung stabil dari tahun lalu.
Lembaga kepresidenan berada di tingkat kepercayaan tertinggi kedua dengan dukungan sebesar 79.2 persen responden. Lembaga yang di bawahnya adalah kepolisian dan lembaga pengadilan.
Dua lembaga paling tak dipercaya adalah DPR dan partai politik. Keduanya masing-masing didukung 48.5 persen dan 39.2 persen dari total responden. Kepercayaan terhadap DPR dan partai politik semakin menurun dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. MEskipun menurunnya kepercayaan terhadap DPR itu tak berkaitan langsung dengan rencana revisi UU KPK.
Isu revisi Undang-undang KPK tidak cukup populer. Hanya 22,5 persen saja dari seluruh responden yang mengikuti kebar mengenai rencana perubahan Undang-undang KPK. Hendro mengatakan responden yang mengetahui rencana itu, cenderung tak percaya DPR dan partai politik berniat memperkuat KPK.
DIKO OKTARA
