TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana merevisi daftar negatif investasi (DNI) pada sektor usaha perfilman dalam bidang produksi, distribusi, dan ekshibisi daftar negatif investasi pada industri perfilman masuk dalam paket kebijakan ekonomi.
Namun tak semua pelaku industri perfilman setuju dengan pelonggaran investasi pada sektor perfilman. Menurut Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, ada satu pelaku di industri perfilman yang menolak rencana revisi DNI.
"Cuma ada satu asosiasi yang menolak, yaitu APFI (Asosiasi Perusahaan Film Indonesia)," kata Triawan saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Februari 2016.
Menurut Triawan, APFI merupakan asosiasi film yang usianya baru menginjak empat bulan. Asosiasi tersebut terdiri atas delapan perusahaan film. Triawan sendiri enggan mengatakan alasan APFI menolak revisi DNI tersebut.
Baca: Pemodal Asing Boleh Bangun Bioskop, XXI: Kami Terima
Adapun sebanyak sepuluh asosiasi perfilman mendukung revisi kebijakan DNI tersebut. Sepuluh asosiasi itu adalah Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) sebanyak 40 anggota, Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) 40 anggota, Indonesian Film Directors Club (IFDC) 44 anggota, Rumah Aktor Indonesia (RAI) 50 anggota, Indonesia Motion Picture and Audio Association (IMPAct) 58 anggota, Penulis Indonesia untuk Layar Lebar (PILAR) 34 anggota, Sinematografer Indonesia (SI) 50 anggota, Indonesian Film Editors (INAFEd) 16 anggota, Indonesian Production Designer (IPD) 16 anggota, dan Asosiasi Casting Indonesia (ACI) 28 anggota. "Totalnya 376 anggota," ujar Triawan.
Semua asosiasi tersebut beramai-ramai memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menandatangani pembukaan DNI. Menurut mereka, revisi DNI dalam bidang usaha film tidak hanya akan memberikan akses permodalan dan penambahan layar, tapi juga peningkatan standar dan kapasitas kompetensi pekerja film kreatif Tanah Air.
Mereka akan menyampaikan Pernyataan Bersama Pekerja Kreatif Film Indonesia dalam konferensi pers yang akan digelar Selasa, 9 Februari 2016, di Pusat Ruang Serbaguna Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail di Jalan HR Rasuna Said, Karet, Kuningan, Jakarta.
LARISSA HUDA
