TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo mencabut industri film dari daftar negatif investasi. Akibatnya modal asing boleh masuk di industri yang sempat mati suri pada periode 1990-an ini. Dibukanya pintu investasi ini tidak membuat pelaku industri film khawatir. Mereka malah senang.
Pada Kamis 11 Februari 2016 lalu, Tempo mewawancarai salah satu sineas tersukses Indonesia Mira Lesmana untuk menyikapi perkembangan tersebut. Mira mengatakan dicabutnya film Indonesia dari daftar negatif investasi menciptakan kompetisi yang dibutuhkan film naisonal untuk bisa menjadi yang lebih baik.
Berikut ini petikannya.
Pemerintah mencabut industri film dari daftar negatif investasi (DNI). Apakah ini membantu sineas Indonesia?
Pasti membantu. Persoalan ini sudah lama dibicarakan. Pernah ada titik di mana semuanya against karena film sebagai produk kebudayaan. Ketika film diposisikan sebagai produk budaya, artinya tidak boleh ada intervensi asing. Lalu kita lihat ada kemajuan atau tidak bila film di-treat sebagai produk budaya? Ternyata tidak ada. Lalu di titik ketika film sebagai industri kreatif mulai dibicarakan kembali dan sekarang dicabut. Kita butuh keterbukaan untuk bisa berkompetisi agar maju seperti negara lain. Dengan dikeluarkannya film dari DNI, kita harus siap dengan semua perangkat lain yang bisa memastikan bahwa pemain lokal terproteksi dan tetap meraih keuntungan. Kalau negara pasti diuntungkan. Tapi bagaimana agar kita pemain tetap bertahan. Misalnya soal sekolah. Kita harus punya sekolah film agar kita bisa beraksi. Ini kadang-kadang yang terlupakan. Kita harus punya tameng untuk proteksi.
Apa keuntungannya pemain asing masuk di industri film nasional?
Yang paling menguntungkan adalah peluang terbuka. Ketika peluang terbuka, kompetisi akan hadir. Artinya, keinginan untuk belajar seharusnya juga tinggi. Harapan saya, itulah yang akan terjadi. Meski film dicabut dari DNI, itu tidak akan langsung terbuka drastis. Tapi pasti ada waktu untuk menyiapkan. Tapi jangan terlena juga. Kita harus standby dengan profesionalisme. Semua harus bergerak begitu dibuka.
Adakah dampak negatifnya?
Saya harus terus terang, saya sebenarnya belum ter-update seratus persen karena sedang sibuk. Tapi saya tahu persis teman-teman di Aprofi (Asosiasi Produsen Film Indonesia), di mana saya duduk sebagai penasihat, sudah menyiapkan. Saya pikir semua akan standby. Kalau sampai sesuatu terjadi yang sifatnya bisa melukai industri kita, pasti mereka akan bergerak. Sebagai dewan penasihat, terakhir yang saya katakan kepada teman-teman adalah jangan lupa bahwa kebijakan-kebijakan itu perlu untuk melindungi dan memastikan bahwa kita siap. Jangan sampai kita maju satu langkah ke depan, ternyata masih ada yang ketinggalan.
Baca:
DNI Industri Film Dicabut, Film Indie Bisa Masuk Bioskop
Potong Kartel Bioskop, Pemerintah Cabut DNI Industri Film
Kalau dikaitkan dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN, bagaimana nasib industri film dalam negeri kita?
Di sini sebenarnya dibutuhkan peran pemerintah dan kebijakan pendamping. Dan kita harus lihat prospek ke depan. Jangan sibuk sendiri dengan membatasi impor film Amerika, misalnya. Kita seharusnya bilang, "Oke deh, film Hollywood masuk, tapi film Indonesia juga harus masuk sana." Daripada sibuk berteriak jatah film Hollywood harus diturunkan, itu lebih susah. Soalnya filmnya bagus. Sekarang bagaimana kita bisa penetrate untuk keuntungan kita, termasuk ASEAN. Kita bisa bersatu menghadapi dunia besar di luar sana. Kalau mau, ASEAN bisa menghadapi sama-sama, misalnya sekian film Amerika masuk, tapi sekian film Thailand, film Filipina, dan film Indonesia juga harus masuk ke sana. Itu memperkuat bargaining power.
TITO SIANIPAR
