TEMPO.CO, Yogyakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan pasca pertemuan trilateral tiga negara: Indonesia-Malaysia-Filipina akan segera menyusun detil teknis pelaksanaan kerja sama keamanan kawasan. Diharapkan, kerja sama tiga negara ini bisa secepatnya diterapkan di lapangan.
"Mei ini panglima angkatan bersenjata dari tiga negara akan berkumpul lagi di Jakarta untuk menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) kerjasama itu, bulan ini juga selesai," ujar Gatot di sela pertemuan tiga negara yang digelar di Gedung Agung Yogyakarta Kamis 5 Mei 2016.
Dalam pertemuan tiga negara itu dihasilkan sebuah kesepakatan kerjasama bidang keamanana kawasan yang dinamai 'Joint Declaration'. Isi deklarasi ini tentang empat hal kerjasama. Seperti melakukan patroli bersama, membentuk pusat informasi dan pusat penanganan krisis di tiap negara jika terjadi gangguan keamanan, memberikan bantuan dan tindakan pertolongan jika terjadi masalah pada warga atau kapal di perairan, dan menyusun prosedur penanganan terpadu untuk menyelesaikan persoalan yang muncul.
"Kami tak bisa beberkan bagaiman teknis patroli bersama itu nanti, bisa tahu semua, yang jelas di masing-masing wilayah," ujar Gatot.
Gatot menyatakan kerjasama tiga negara ini salah satunya juga memberi tambahan keleluasaan bagi masing-masing negara ketika muncul kasus kejahatan atau kriminalitas di kawasan perairan. Misalnya jika Indonesia sedang patroli dan hendak memburu perompak di lautan yang secara kewilayahan sudah masuk wilayah negara tetangga, maka tetap diizinkan.
Namun kerjasama ini berbeda dengan konsep melaksanakan patroli laut dan melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) yang selama ini sudah masuk kerjasama Asean. "Kami bersepakat jika kemanusiaan masalah universal, tak dibatasi wilayah, hanya saat memasuki kawasan negara lain masing-masing wajib memberitahukan pada otoritas bersangkutan," ujarnya.
Menurut Gatot, kerjasama tiga negara ini lebih detil dibandingkan kerjasama antar negara Asean yang selama ini sudah disepakati di mana Indonesia-Malaysia-Filipina turut masuk di dalam organisasi itu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan kerjasama keamanan ini didorong strategisnya dan tingginya nilai ekonomi yang bergerak di wilayah perairan tiga negara itu. "Dengan adanya gangguan keamanan seperti penyanderaan 10 plus empat warga negara ini, ikut mengganggu jalannya perekonomian wilayah itu," ujar Retno.
PRIBADI WICAKSONO
