TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Indonesia dan perwakilan di Arab Saudi mengambil langkah terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Saudi Binladin Group (SBG) kepada ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.
"Sekitar 3.300 dari 6.000 WNI di Arab Saudi tercatat bekerja sebagai karyawan di SBG," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal secara tertulis pada Kamis, 5 Mei 2016.
Menurut Iqbal, pihaknya sedang menangani permasalahan pemecatan pekerja tersebut. Dia tidak menjelaskan secara rinci tindakan apa yang akan dilakukan Kemenlu nantinya. Termasuk jika ribuan warga Indonesia akan dideportasi dari Arab Saudi.
"Kemenlu bersama perwakilan RI saat ini terus melakukan penanganan karena banyak warga yang mempertanyakan hal ini," ujar Iqbal.
Iqbal kemudian mencantumkan langkah-langkah yang dilakukan Aliansi TKI Peduli. Tim Humas Aliansi TKI Peduli mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak untuk membantu warga di sana.
Menurut dia, ada banyak pegiat aktivis kemanusiaan yang membantu pekerja asal Indonesia di Arab Saudi. Menurut laporan dari lapangan, sebagian pekerja yang dipecat telah mendapatkan gajinya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga memerintahkan perwakilan Indonesia agar memberi bantuan logistik ke TKI. Sebelumnya, tim Aliansi TKI Peduli sempat menggalang donasi untuk memberi bantuan logistik kepada para TKI.
"Maka dengan ini kami Aliansi TKI Peduli mulai 5 Mei 2016 menghentikan kegiatan penghalangan dana dari masyarakat," kata dia. Dia meminta perwakilan Indonesia memberikan fasilitas logistik berkelanjutan. "Banner dan proposal yang beredar di masyarakat sudah tidak berlaku lagi."
SBG didirikan Mohammad bin Laden, ayah dari pemimpin milisi bersenjata Al-Qaeda, Osama bin Laden. SBG merupakan perusahaan kaya raya yang sedang dilanda masalah keuangan pascajatuhnya crane yang menewaskan 107 orang di kawasan Masjidil Haram, Mekkah, pada September 2015.
AVIT HIDAYAT
