TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan melakukan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan. Berdasarkan audit BPK tersebut, menurut anggota IV BPK, Rizal Djalil, perkembangan proyek listrik Fast Track Program Tahap I 10 ribu megawatt baru mencapai 79,19 persen.
Rizal mengatakan banyak hal yang harus diperbaiki dalam program listrik era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. "Program 10 ribu megawatt ini, selama sepuluh tahun sampai Mei, baru 7.919 megawatt," katanya di kantor BPK, Jakarta Selatan, Senin, 30 Mei 2016.
Dengan audit itu, menurut Rizal, pemerintah dapat memperoleh masukan dalam pembangunan proyek listrik 35 ribu MW yang pembangunan konstruksinya hingga kini baru mencapai 10 persen. "BPK akan menyampaikan hasil audit mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki, diteruskan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Simak Pula: Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt Lambat, Ini Komentar Menteri
Rizal menambahkan, BPK mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Krisis listrik terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. "Karena itu, dilakukan percepatan program listrik 35 ribu megawatt. Posisi BPK mendorong agar program itu berhasil. Kami punya data seabrek."
Besok, kata Rizal, BPK akan melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk membahas permasalahan tersebut. Dalam rakor itu, BPK akan mengundang Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan lain sebagainya.
Dari pertemuan tersebut, Rizal berharap akan muncul rekomendasi-rekomendasi dari pihak-pihak yang terlibat terkait dengan proyek listrik 35 ribu MW itu. "Besok, BPK juga akan menyampaikan temuan-temuan dan rekomendasi, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat implementasi proyek 35 ribu megawatt," tuturnya.
Hingga kini, perkembangan proyek listrik 35 ribu MW dari sisi konstruksi sudah mencapai 10 persen, power purchase agreement (PPA) sudah mencapai 30 persen, dan sisanya masih dalam persiapan pengadaan. Presiden Joko Widodo pun memberikan peringatan bahwa proyek tersebut lebih lambat dari target.
Berita Menarik: Kemenhub Prediksi Pemudik Motor Naik 50 Persen
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir berujar, selain target proyek listrik 35 ribu MW yang dicanangkan Jokowi, PLN harus melanjutkan pembangunan proyek listrik sisa dari Fast Track Program I dan II 10 ribu MW. Proyek tersebut merupakan proyek pada era pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
