Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Daerah Ini, Telat Menikah Disebut GOLKAR

Editor

Grace gandhi

image-gnews
REUTERS
REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Jawa Tengah prihatin atas banyaknya anak di wilayahnya yang menikah di usia dini. Karena belum memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan aturan, mereka mengajukan dispensasi ke pengadilan agar bisa menikah.

“Tahun 2015 lalu, anak yang mengajukan dispensasi menikah sebanyak 3.500 anak. Ini jumlah yang sangat banyak,” kata Ketua Tim PKK Jawa Tengah Siti Atikoh Suprihatin di Semarang.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur usia menikah bagi calon mempelai laki-laki harus mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun, bagi mereka yang masih berusia di bawah usia itu, bisa tetap menikah dengan cara mengajukan dispensasi pernikahan dini melalui pengadilan agama.

Atikoh menyatakan jumlah 3.500 anak itu hanya mereka yang mengajukan dispensasi. Ia memperkirakan warganya yang melakukan pernikahan dini juga sangat banyak. Orang disebut melakukan pernikahan dini jika usianya di bawah 20 tahun. Sesuai anjuran kesehatan, usia wanita menikah di bawah 21 tahun tidak disarankan karena belum siap menerima kehamilan.

Menurut Atikoh, banyak faktor kenapa remaja melakukan pernikahan dini. Misalnya, jika di sebuah kampung ada remaja yang sudah menikah maka yang lain ikut-ikutan menikah.

“Mereka menikah bukan karena sudah sadar dan siap lahir batin tapi hanya ikut-ikutan,” katanya. Atikoh menambahkan, bagi perempuan yang telat menikah maka malah dijuluki GOLKAR atau kepanjangan golongan kasep rabi (golongan telat menikah). Atikoh sendiri mengaku pernah mendapatkan label GOLKAR. Ia baru menikah diusia 28 tahun dan memiliki anak pada usia 31 tahun.

PKK Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk mencegah pernikahan dini. Atikoh menyebut penundaan menikah bisa dilakukan dengan menerapkan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, PKK juga mendorong adanya pendidikan lokal berupa reproduksi. “Remaja juga harus diberi ilmu parenting,” kata Atikoh.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yuliyanto Prabowo menyatakan pihaknya sudah mengkampanyekan program penundaan usia perkawinan.

“Harapannya, orang menikah memang sudah siap lahir dan batin termasuk usianya tidak anak-anak,” kata dia.

Selain itu juga dilakukan kesehatan reproduksi remaja dengan pelayanan kesehatan atau kebidanan secara berkesinambungan.

Yuliyanto menyatakan pernikahan dini, termasuk membahayakan karena bisa mengancam ibu dan bayinya.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Viral Anak SD Umur 10 Tahun Menikah di Madura, Berikut Aturan Batas Usia Pengantin Menurut UU

3 November 2023

Seorang mahasiswi berdemonstrasi sambil membawa poster bertuliskan
Viral Anak SD Umur 10 Tahun Menikah di Madura, Berikut Aturan Batas Usia Pengantin Menurut UU

Viral di medsos pasangan pengantin anak SD di Madura berusia 10 tahun dikabarkan menikah. Bagaimanakah aturan usia pengantin menurut UU yang berlaku?


Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?

10 Juni 2023

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?

PNS pria boleh poligami sudah diatur di UU Perkawinan. Bagaimana PNS Perempuan? Boleh poliandri?


Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

10 Juni 2023

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

Bagaimana sebenarnya aturan soal poligami bagi ASN yang viral di sosial media?


Soal ASN Boleh Poligami, Plt Kepala BKN: Yang Masalah Kenapa Kalau Perempuan PNS Jadi Istri Kedua Diberhentikan

9 Juni 2023

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Soal ASN Boleh Poligami, Plt Kepala BKN: Yang Masalah Kenapa Kalau Perempuan PNS Jadi Istri Kedua Diberhentikan

Soal ASN pria boleh poligami menurut Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah diatur di UU Perkawinan. Yang ramai aturan untuk ASN wanita.


Mengenal Istilah Nikah Siri dan Ketentuannya Menurut MUI dan UU Perkawinan

5 Maret 2023

Ilustrasi cincin kawin. shutterstock.com
Mengenal Istilah Nikah Siri dan Ketentuannya Menurut MUI dan UU Perkawinan

Maraknya nikah siri di masyarakat membuat MUI menetapkan fatwa mengenai nikah di bawah tangan untuk dijadikan pedoman. Begini bunyinya.


Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

1 Desember 2022

Ilustrasi pernikahan. (Pixabay.com)
Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

Bukhori mengaku khawatir dengan munculnya pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan.


Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

20 Mei 2022

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan tanya jawab dengan awak media di kantornya, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

Mahfud Md menyampaikan bahwa aturan pidana berkaitan dengan LGBT sudah masuk RKUHP.


Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

10 Maret 2022

Halili - Direktur Riset Setara Institute
Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dianggap sebagai urusan pribadi yang membuat negara tak bisa beralasan untuk menolak pencatatan.


Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

8 September 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

Seorang narasumber Tempo menyebutkan, perubahan draf RUU PKS ini merupakan strategi agar tarik-menarik pembahasannya tak terlalu alot.


Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

23 Agustus 2021

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

Apakah dispensasi kawin itu? Beginilah penjelasannya serta persyaratannya.