Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hutan Sagu, Kunci Kesejahteraan Indonesia Bagian Timur

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
ANTARA/Anang Budiono
ANTARA/Anang Budiono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dengan luas hutan sagu hampir 85 persen dari total luasan areal sagu di Indonesia yang juga merupakan hutan sagu terluas di dunia, para pakar berharap sagu dapat menjadi kunci kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Papua Barat.

“Indonesia memiliki lebih dari 90 persen luasan sagu di dunia, dengan 85 persennya terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dengan fakta tersebut, Pemerintah seharusnya dapat melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen sagu terbesar di dunia dan juga komponen utama untuk menyejahterakan rakyat di Indonesia bagian timur,” ujar Bambang Hariyanto, Peneliti Utama di Pusat Teknologi Agroindustri Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.

Pohon sagu atau sago palm (Metroxylon sagu) adalah tanaman asli Indonesia yang menjadi sumber karbohidrat utama. Bahkan sagu juga dapat digunakan sebagai makanan sehat (rendah kadar glikemik), selain dapat dipakai untuk  bioethanol, gula untuk industri makanan dan minuman, pakan ternak, industri kertas, farmasi dan lainnya. Di Indonesia, selain dikenal hidup dan berkembang di Papua, pohon sagu juga terdapat di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Kepulauan Riau dan Kepulauan Mentawai. Namun demikian, mayoritas pohon sagu terdapat di Papua dengan luasan lahan 1,20 juta hektar (ha).

Dalam peta sebaran sagu menurut situs resmi Kementerian Pertanian  disebutkan bahwa pohon sagu yang hidup di hutan alam mencapai 1,25 juta ha, dengan rincian 1,20 juta di Papua dan Papua Barat dan 50 ribu ha di Maluku. Sedangkan pohon sagu yang merupakan hasil semi budidaya (sengaja ditanam/semi cultivation) mencapai 158 ribu ha, dengan rincian 34 ribu ha di Papua dan Papua Barat, di Maluku 10 ribu ha, di Sulawesi 30 ribu ha, di Kalimantan 20 ribu ha, di Sumatera 30 ribu ha, di Kepulauan Riau 20 ribu ha, dan di Kepulauan Mentawai 10 ribu ha.

Sementara sumber lain, yaitu Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), menyebutkan bahwa luas sagu dunia mencapai 6,5 juta ha pada 2014. Dari luas lahan tersebut, Indonesia memililiki pohon sagu seluas 5,5 juta ha dan dari luas lahan tersebut yang berada di Papua dan Papua Barat mencapai 5,2 juta ha.

Sayangnya, dengan luasnya lahan sagu di Papua, potensi sagu di Indonesia wilayah timur belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan lahan sagu secara perlahan mulai terkikis oleh pembangunan jalan, rumah toko dan pembangunan lainnya. Padahal tanaman sagu banyak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia bagian Timur. Tidak hanya dapat menjadi bahan pangan utama, daun sagu juga bisa dijadikan sebagai atap rumah tradisional.

Saat ini peta industri sagu di Indonesia baru terdapat di Selat Panjang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau untuk wilayah barat. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, sentranya terdapat di kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Pohon sagu tumbuh secara alami di hutan Papua dan apabila tidak dimanfaatkan akan mati dengan sendirinya dan potensi tepung sagunya akan terbuang percuma. Namun, karena satu dan lain hal, memang tidak mudah mengembangkan industri sagu di Tanah Air, khususnya di Indonesia bagian timur.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Bambang, salah satu masalah utama sulitnya pengembangan sagu di Indonesia adalah infrastruktur. Di Papua, warga kesulitan memasok sagu rakyat ke pabrik sagu besar dan pabrik sagu besar sulit untuk menyalurkan hasil produksinya keluar. Sebagai akibatnya, biaya logistik bisa mencapai 30 persen dari biaya produksi. Selain itu, masalah ketersediaan listrik di Indonesia bagian Timur juga menjadi kendala bagi pengembangan sagu di Bumi Nusantara.

“Ada juga pemasalahan sosial ekonomi, di mana pengolahan sagu di Papua terkena hak hutan ulayat. Artinya, masyarakat perlu mendapat kompensasi dalam setiap pengelolaannya. Untuk hal ini, para pakar berharap pemerintah dapat turut campur tangan melalui kebijakan agar dapat mempermudah pengembangan sagu di Papua,” ucap Bambang.

Permasalahan–permasalahan di atas, katanya, menunjukkan pentingnya peranan pemerintah, karena banyak permasalahan yang hanya dapat diselesaikan dengan campur tangan pemerintah pusat.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada akhir 2015 dan awal 2016 lalu ke Papua, juga dibarengi dengan kunjungan ke salah satu pabrik sagu di Provinsi Papua Barat. Kehadiran Presiden tersebut diyakini dapat memberikan secercah harapan bagi masyarakat Indonesia bagian Timur akan keseriusan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sagu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bagian Timur.

“Harapan saya adalah agar sagu ini dapat dikembangkan secara optimal, tidak hanya untuk mendukung ketahanan pangan lokal maupun nasional, namun terutama agar dapat membuka lapangan kerja lebih luas untuk mengurangi pengangguran di Papua. Dan tentunya dapat menggerakkan perekonomian Indonesia bagian timur secara perlahan namun pasti,” kata Bambang.

ANTARA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

34 hari lalu

Giat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BNPB bersama lintas kementerian/lembaga di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu, 6 Januari 2024.Tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB
Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.


Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

24 Agustus 2023

Logo baru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diluncurkan pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-26. Kredit: ANTARA/HO-Humas BRIN
Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

LIPI didirikan 56 tahun lalu, pada 6 September 2021 diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Apakah tugas dan fungsinya tetap sama?


Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

8 Januari 2023

Rangkaian kereta cepat parkir di  area depo Kereta Cepat Jakarta Bandung di Cileunyi Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang jaraknya sekitar 500 meter dari stasiun Tegalluar, 12 Desember 2022. Stasiun KCJB di Tegalluar tidak memiliki transportasi feeder ke arah pusat kota. TEMPO/Prima Mulia
Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

Rencana pengoperasian kereta cepat Merah Putih di Sulawesi itu pada akhir tahun ini.


Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

13 Oktober 2022

Petugas Disdukcapil Kota Depok melakukan perekaman KTP Elektronik kepada siswa di SMA Yapemri, Kota Depok, Kamis, 23 Juni 2022. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan layanan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP-el atau E-KTP untuk siswa SMA dengan mendatangi langsung ke sejumlah sekolah untuk mempercepat dan mempermudah siswa yang telah berusia 17 tahun mendapatkan KTP Elektronik. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang mewujudkan pemerintahan yang efektif. Ini revolusi sistem birokasi menjadi serba digital?


Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

27 Agustus 2022

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berbicara dalam acara virtual Gelar Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan dan Pangan 2021 di Jakarta, Selasa 30 November 2021. (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Tri Handoko menanggapi peraturan baru yang soal tunjangannya yang hampir mencapai Rp 50 juta per bulan.


55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

23 Agustus 2022

Spanduk berisi tanda tangan dalam aksi damai oleh sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung Widya Graha, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. Aksi ini digelar untuk menyikapi kebijakan reorganisasi LIPI. TEMPO/Muhammad Fadhlan
55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hari ini 55 tahun, begini sejarah panjangnya hingga dilebur dalam BRIN.


BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa renovasi bertujuan mengubah ruangan yang ada sebelumnya menjadi ruang rapat dan ruang kerja.


Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

Ruangan yang selama ini hanya digunakan satu orang, kini disekat menjadi 10 sesuai jumlah anggota Dewan Pengarah BRIN.


BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

Kamar tidur Megawati Soekarnoputri di kantor BRIN disebut sudah ada sejak dulu.


Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

17 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

BRIN akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai 2 Gedung BJ Habibie.