TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencermati proyek pengadaan di Polri. Hal itu dilakukan agar pengadaan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri dapat berjalan tepat guna dan terhindar dari manuver mafia proyek dan pengusaha yang pernah bermasalah dengan kepolisian
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan, ada sejumlah pengusaha yang pernah bermasalah dengan proyek-proyek pengadaan di Polri "terlihat hidup lagi". Mereka bermanuver untuk mendapatkan berbagai proyek pengadaan dengan nilai ratusan miliar. Bahkan ada yang mencapai triliunan rupiah, terutama untuk proyek kredit ekspor.
Neta menyebutkan ada pengusaha berinisial JW, yang pernah melakukan monopoli dalam pengadaan SIM di era Orde Baru, dan membawa keluarga Cendana untuk menguasai proyek pengadaan di Polri. Pengusaha itu kini kembali bermanuver dan makin aktif untuk menguasai berbagai proyek pengadaan di Brimob. Lalu, kata Neta, ada pengusaha lain berinisial LS yang berusaha mendapatkan sejumlah proyek pengadaan, seperti peralatan berat di Brimob, proyek peralatan penjinak bom, robot anti bom dan baju anti bom, yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
Neta juga menyebut seseorang berinisial AN, yang masih bermasalah dengan proyek e-KTP, juga kini aktif melakukan lobi untuk menguasai proyek pengadaan di Assaspras Polri. “Hadirnya Kapolri baru mereka anggap sebagai kesempatan baru untuk kembali masuk dan menguasai Polri,” kata Neta S Pane dalam pesan tertulisnya, Ahad, 24 Juli 2016.
IPW berharap Kapolri Tito mencermati manuver mafia proyek ini. Terlebih mafia proyek itu mengincar proyek-proyek yang sangat strategis. “JW misalnya, masuk lewat pengusaha lain. Kapolri perlu mengawasi proyek pengadaan ini agar produk yang diperoleh personil Polri benar-benar tepat guna, berkualitas, tidak abal-abal, dan tidak bermasalah.”
Sebelumnya, pada fit and proper test di Komisi III DPR, sebelum dilantik menjadi Kapolri, Tito mengungkapkan dirinya akan melanjutkan program reformasi Polri dan akan mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal, dengan didukung sarana prasarana kepolisian yang modern. Karena itu IPW berharap adanya kontrol yang ketat agar pengadaan sarana dan prasarana Polri bebas dari mafia proyek serta pengusaha bermasalah.
DESTRIANITA
