TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bergandeng tangan memastikan proyek Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat, dapat dimulai tahun depan. Kementerian Perhubungan menargetkan pendanaan pembangunan Patimban dapat cair sekitar Maret-April 2017.
"Sebab, bulan itu awal tahun fiskal pemerintah Jepang," kata Antonius Tonny Budiono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, kepada Tempo, Ahad, 24 Juli 2016.
Sambil menunggu pinjaman cair, pemerintah sedang mempersiapkan kajian Pelabuhan Patimban. Kajian tersebut meliputi rencana induk pelabuhan (RIP) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Tonny menuturkan kajian RIP sedang dikerjakan oleh konsultan swasta dan amdal dikerjakan pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).
Hasil kajian RIP dan amdal ini akan dievaluasi tim pengawas Pelabuhan Patimban. Tim ini terdiri atas pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sekretariat Negara, dan pemerintah daerah.
Tonny memproyeksikan hasil studi tersebut selesai akhir tahun ini. "Kajiannya terus berjalan, kami kerjakan secara paralel," ujarnya. Kementerian Perhubungan juga sudah menyusun studi kelayakan proyek Pelabuhan Patimban. Skema pendanaannya, 79 persen menggunakan pinjaman lunak pemerintah Jepang. Sisanya dari anggaran pemerintah dan investasi swasta.
Setelah pinjaman cair, kata Tonny, pemerintah menggelar lelang bagi investor yang tertarik ikut ambil bagian dalam membangun Patimban. Pemerintah juga membuka peluang bagi perusahaan swasta Jepang untuk bergabung dengan perusahaan Indonesia menjadi badan usaha pelabuhan (BUP) pengelola Pelabuhan Patimban. Porsi saham yang dikuasai perusahaan Indonesia disyaratkan minimal 51 persen. "Kami akan melelang BUP Pelabuhan Patimban," tutur Tonny.
Biaya pembangunan proyek Patimban ditaksir sebesar Rp 40 triliun. Sebanyak 79 persen biaya atau Rp 31,6 triliun berasal dari pinjaman lunak pemerintah Jepang, 11 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta 10 persen dari investasi badan usaha pelabuhan pemegang konsesi Patimban.
ALI HIDAYAT | AHMAD FIKRI | KHAIRUL ANAM
