Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UI Gelar Simposium: Kesenjangan Sosial Pascareformasi

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Ilustrasi pemukiman kumuh. ANTARA/Zabur Karuru
Ilustrasi pemukiman kumuh. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Depok – Jurnal Antropologi Indonesia mengadakan simposium internasional keenam di kampus Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat. Acara ilmiah yang berlangsung pada 26-28 Juli 2016, diikuti ratusan peserta dan penyaji karya tulis dari 15 negara. “Ada 18 panel yang mendiskusikan 174 karya tulis,” kata Ketua Panitia Pelaksana Simposium Jurnal Antropologi Semiarto Aji Purwanto.

Tema simposium ini adalah Post-Reformasi Indonesia: The challenges of social inequalities and inclusion. Tema ini dipilih untuk merefleksikan kembali perjalanan reformasi di Tanah Air selama dua dekade. "Kami ingin menelaah janji-janji reformasi melalui riset para ahli yang akan memaparkan karyanya," kata Semiarto.

Menurut Semiarto, dalam perjalanan selama reformasi ternyata ada kesenjangan sosial dan inklusi. Pemerintah, masyarakat dan media massa hanya fokus pada isu-isu politik dan ekonomi saja. Sementara dimensi sosial budaya kurang menjadi perhatian, bahkan dilupakan.

Ketua panitia pengarah simposium, Suraya Afif menjelaskan ada sejumlah pertanyaan yang akan didiskusikan dalam acara ilmiah ini. “Pertama, bagaimana persoalan etnisitas, jender dan berbagai faktor sosial dan politik lainnya mempengaruhi ketimpangan ekonomi?,” katanya.

Kedua, bagaimana persoalan akses dan kontrol atas lahan dari sumber-sumber alamnya berkontribusi pada ketimpangan kesejahteraan dari sebagian besar masyarakat. Ketiga, bagaimana kelompok-kelompok miskin dan marginal berjuang untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-harinya.

Keempat, bagaimana kebijakan nasional maupun aktor-aktor internasional mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kelima, bagaimana ilmuan sosial, khususnya antropologi dapat berkontribusi dalam menjawab persoalan kesenjangan dan inklusi sosial ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah ilmuwan akan berbicara dalam simposium ini, antara lain James J. Fox (ANU), Kathryn Robinson (ANU), Danilyn Rutherford (University of California), Elizabeth Drexler (Michigan State University), Ratna Saptari (Leiden University), Max Richter (Monash University), Yunita Winarno (UI), Bambang Shergi (UI), Dedi Adhuri (LIPI), Riwanto Tirtosudarmo (LIPI) dan lainnya.

Selain simposium, diselenggarakan pula pemutaran film dan pameran foto di halaman kampus FISIP UI. “Foto itu hasil bidikan pengungsi Afghanistan yang terdampar di Indonesia,” kata Semiarto.

Kepala Departemen Antropologi FISIP UI Tony Rudyansjah menjelaskan rangkaian simposium sejak yang pertama (tahun 2000) hingga saat ini ingin menunjukkan peran ilmu antropologi di Tanah Air.

Sejak era Profesor Koentjaraningrat dan Prof Harsya Bachtiar di tahun 1970-an, katanya, banyak mahzab yang berkembang. Masing-masing memiliki karakteristik dan berjalan secara alamiah. Pendekatan antropologi, ujarnya, mulai dari yang mikroskopik atau kecil-kecil. “Dari yang kecil-kecil seringkali membuat kegaduhan,” ujar Tony.

UNTUNG WIDYANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

21 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi

53 hari lalu

Puluhan mahasiswa Universitas Bung Karno memblokir jalan saat melakukan aksi demo di depan Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Mahasiswa menilai Jokowi sebagai presiden tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO/Subekti
Cerita di Balik Rapat Mahasiswa Diintimidasi 15 Preman, Dilarang Mendemo Jokowi

Belasan preman mengintimidasi mahasiswa di sekitar Universitas Trilogi, Jakarta. Mereka dipaksa bubarkan diskusi membahas demo pemakzulan Jokowi.


Polda Sulawesi Selatan Bubarkan Diskusi Melki Sedek Huang dan Gielbran M. Noor di Parepare

20 Januari 2024

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Minggu, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. Hal tersebut menurut mereka telah menghina konstitusi dan merendahkan suara rakyat dengan tetap melakukan pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang Undang, padahal diketahui bahwa Perppu tersebut diterbitkan secara melawan konstitusi oleh Presiden dan DPR karena telah melewati masa sidang berikutnya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. TEMPO/M Taufan Rengganis
Polda Sulawesi Selatan Bubarkan Diskusi Melki Sedek Huang dan Gielbran M. Noor di Parepare

Polda Sulawesi Selatan membubarkan dskusi yang antara lain dihadiri oleh Melki Sedek Huang dan Girlbran M. Noor di Parepare, Sulawesi Selatan.


Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

11 Januari 2024

Orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih bertahan di gedung sekolah lama di Jalan Margonda Km 4,5 Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Rabu, 3 Januari 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Politikus PDIP Sebut Relokasi Paksa Siswa SDN Pondok Cina 1 Bukti Keangkuhan Penguasa Depok

Wakil Ketua DPRD Kota Depok dari Fraksi PDIP, Hendrik Tangke Allo, menilai relokasi paksa siswa SDN Pondok Cina 1 bukti keangkuhan penguasa Depok.


Apa Beda Debat, Diskusi, dan Dialog?

25 Desember 2023

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (kiri), cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah), dan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD (kanan) saat debat calon wakil presiden Pemilu 2024 di JCC, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Apa Beda Debat, Diskusi, dan Dialog?

Dalam diskusi bisa terjadi perdebatan, karena debat sifatnya oposisional atau memiliki dua kubu yang saling berseberangan


Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

25 Desember 2023

Suasana saat peresmian Depok Open Space depan balai kota, Jalan Margonda Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Sabtu malam, 23 Desember 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Gratiskan Depok Open Space Dipakai untuk Pertunjukan

Warga Kota Depok dipersilakan memanfaatkan Depok Open Space jika ingin membuat pertunjukan di sana tanpa dipungut biaya


Panitia Diskusi bersama Anies-Muhaimin Mengaku Dipersulit saat Ajukan Izin

24 Desember 2023

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menghadiri diskusi bersama mahasiswa Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Gelanggang Olah Raga Jatidiri Kota Semarang pada Ahad, 24 Desember 2023. TEMPO/Jamal Abdul Nasr
Panitia Diskusi bersama Anies-Muhaimin Mengaku Dipersulit saat Ajukan Izin

Habil Marati, panitia acara diskusi Anies-Muhaimin mengaku baru kantongi izin dari kepolisian sehari jelang kegiatan pada diajukan sejak 3 pekan lalu


Bea Cukai Buka Ruang Diskusi bersama APKB

20 Desember 2023

Bea Cukai Buka Ruang Diskusi bersama APKB

Dalam rangka mendukung investasi dan ekspor nasional, Bea Cukai gelar sharing session bersama pengurus asosiasi pengusaha kawasan berikat (APKB) seluruh Indonesia yang berlangsung di Aula Merauke, Kantor Pusat Bea Cukai, pada Rabu, 20 Desember 2023.


Rektor UIN Yogya Larang Festival Keadilan, Pakar Hukum Tata Negara: Persis Orde Baru

11 Desember 2023

Acara Festival Keadilan yang menghadirkan sejumlah aktivis dan intelektual di Bento Kopi Godean, Banyurade, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Ahad, 10 Desember 2023. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin melarang festival ini di kampus UIN dengan alasan tidak berizin. (SHINTA MAHARANI/Tempo)
Rektor UIN Yogya Larang Festival Keadilan, Pakar Hukum Tata Negara: Persis Orde Baru

Pada era Orde Baru, larangan itu melalui NKK/BKK. Kini dilakukan melalui kebijakan rektor.


Rektor UIN Yogyakarta Larang Festival Keadilan Berisi Kritik terhadap Pemerintah

11 Desember 2023

Acara Festival Keadilan yang menghadirkan sejumlah aktivis dan intelektual di Bento Kopi Godean, Banyurade, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Ahad, 10 Desember 2023. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Al Makin melarang festival ini di kampus UIN dengan alasan tidak berizin. (SHINTA MAHARANI/Tempo)
Rektor UIN Yogyakarta Larang Festival Keadilan Berisi Kritik terhadap Pemerintah

Rektor UIN Yogyakarta Al Makin meminta pembatalan acara. "Bahaya," kata dia dalam pesan singkat soal alasan pembatalan itu.