Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahasiswa Papua di Malang Minta Perlindungan  

image-gnews
Pengacara publik LBH Jakarta Veronica Koman (kiri), Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua Jefry Wenda, pengacara publik Pratiwi Febry, dan perwakilan mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali Ambrosius Mulait memberi keterangan pers terkait pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh polisi dan organisasi masyarakat di Yogyakarta. Jumpa pers bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Pengacara publik LBH Jakarta Veronica Koman (kiri), Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua Jefry Wenda, pengacara publik Pratiwi Febry, dan perwakilan mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali Ambrosius Mulait memberi keterangan pers terkait pengepungan asrama mahasiswa Papua oleh polisi dan organisasi masyarakat di Yogyakarta. Jumpa pers bertempat di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sabtu, 16 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Iklan

TEMPO.COMalang - Puluhan pelajar dan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMP) berunjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Rabu, 27 Juli 2016. Mereka menuntut perlindungan dan perlakuan yang manusiawi menyusul adanya intimidasi yang mereka terima selama sebulan terakhir. 

"Selama 36 tahun kami belajar di Malang, selama ini kami hidup berdampingan dengan warga Malang. Nyaman dan tenteram," kata koordinator aksi, Anton Nawipa. Namun belakangan bermunculan spanduk dari organisasi tertentu yang menuding pelajar dan mahasiswa Papua akan melakukan makar. Bahkan mereka tak segan-segan mengancam akan mengusir pelajar Papua.

"Kami tertekan, mulai di kos hingga kampus," kata Anton. Dia mengaku sering dicurigai terlibat dalam organisasi mahasiswa yang akan melakukan makar, juga mendapat perlakuan rasial dan diskriminasi. Untuk itu, dia meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang turut membantu menjaga kebersamaan bersama warga Malang.

Menurut Anton, selama ini warga Malang menerima pelajar dan mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Malang. Bahkan pelajar Papua berbaur dan berinteraksi dengan warga Malang. "Penilaian mereka salah. Kami tak melakukan makar, hanya menuntut ilmu di sini. Kami bagian dari warga Malang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aksi ini sekaligus menjadi klarifikasi guna menolak tudingan separatis dan akan melakukan makar. Dalam aksinya, para pelajar dan mahasiswa Papua mengusung poster dan spanduk bertuliskan, "Maaf kami bukan separatis", "Menolak rasis", juga "Aksi solidaritas anti-diskriminasi dan rasis".

EKO WIDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

2 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.


Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

3 hari lalu

Keripik Tempe Rohani Sukses Kembangkan Usaha Berkat Pinjaman BRI

Strategi yang dilakukan ada di peningkatan pelayanan, mempertahankan kualitas produk, dan juga melakukan inovasi


Ragam Kuliner Nikmat Asli Kota Malang

17 hari lalu

Nasi pecel. Cookpad
Ragam Kuliner Nikmat Asli Kota Malang

Apa saja makanan khas Kota Malang yang patut untuk dicoba?


Kilas balik Pendirian Kota Malang yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda

17 hari lalu

Wahana bianglala di Alun-alun Batu Kota Malang pada malam hari, Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Abdi Purmono
Kilas balik Pendirian Kota Malang yang dibentuk Pemerintah Hindia Belanda

Seperti kebanyakan kota di Indonesia, Kota Malang mengalami pertumbuhan dan perkembangan setelah kedatangan pemerintah kolonial Belanda.


MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

30 hari lalu

Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri), Arief Hidayat (tengah) dan Manahan MP Sitompul (kanan) berbincang saat memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2019. ANTARA/Galih Pradipta
MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.


Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

35 hari lalu

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di pintu di kantor pusatnya di New York, AS.[REUTERS]
Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

36 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.


International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

41 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum


Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

43 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.


Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

49 hari lalu

Pembacaan sumpah Direktur LBH Pekanbaru di Auditorium FH Universitas Islam Riau (UIR), didampingi Erwin (Ketua Pelaksana), Andi Wijaya, dan M. Isnur., pada Kamis, 29 Februari 2024. Foto: Ellya Safriani/TEMPO
Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.