TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Syarifudin Sudding mengatakan Wiranto tidak perlu mundur sebagai Ketua Umum Hanura meski masuk ke Kabinet Kerja. Menurut dia, Wiranto cukup nonaktif, lalu partainya akan mencari pelaksana tugas harian partai.
"Kami tidak ingin beliau mundur," kata Sudding di gedung DPP Hanura, Jalan Tanjung Karang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Juli 2016.
Hari ini, Hanura menggelar rapat pleno untuk membahas posisi Wiranto. Rapat pleno untuk menyikapi pengangkatan Wiranto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan dalam reshuffle kabinet pada Rabu kemarin.
Sudding mengatakan, dalam rapat pleno tersebut, partai akan membahas nasib Hanura ke depan setelah Wiranto jadi Menkopolhukam. Ia mengatakan partai akan membahas apakah dalam keseharian aktivitas Hanura akan ada pelaksana tugas harian.
Menurut Sudding, Hanura tidak perlu musyawarah nasional luar biasa untuk membahas status Wiranto. "Karena hanya nonaktif sementara waktu. Sebab, dia sebagai Menkopolhukam," katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan Wiranto sudah memikirkan figur yang pantas menjadi pelaksana tugas. Ia menjelaskan, kader yang terpilih nantinya seharusnya memiliki waktu luang untuk mengurus partai dan membangun komunikasi politik.
AHMAD FAIZ
