Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DAU NTT Dipotong, 6.400 PNS Kupang Terancam Tidak Dapat Gaji

image-gnews
Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Ilustrasi mata uang rupiah. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah pusat memotong dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 240 miliar untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016. Akibat pemotongan DAU itu, Pemprov NTT harus berhemat agar aparatur sipil negara (ASN) tidak menjadi korban dan tetap menerima gaji.

"Kami belum tahu alasan dana Rp 240 miliar dipotong oleh pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah NTT Frans Salem kepada wartawan di Kupang, Kamis, 1 September 2016.

Akibat pemotongan itu, ribuan ASN di daerah itu terancam tidak akan mendapatkan gaji. Namun Sekda NTT melarang pemerintah daerah mengorbankan pegawainya akibat pemotongan anggaran ini. "Tidak boleh korbankan PNS dengan tidak membayar gaji," ucapnya.

Untuk menyiasati itu, menurut dia, pemerintah melakukan pemotongan anggaran yang tidak perlu, seperti biaya perjalanan dinas dan dana rapat koordinasi. Selan itu, sejumlah proyek yang belum ditenderkan dibatalkan. "Hal itu dilakukan agar tidak mengorbankan pegawai dengan pemotongan gaji," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di Kabupaten Kupang, misalnya, sebanyak 6.400 lebih PNS terancam tidak gajian selama empat bulan ke depan, mulai September hingga Desember 2016, akibat pemotongan DAU. Daerah itu mendapat pemotongan DAU sebesar Rp 25,4 miliar.

Selain Kabupaten Kupang, ada tiga kabupaten lain yang bernasib sama, yaitu Kabupaten Ende, Sumba Timur, dan Manggarai Barat. "Memang benar. Pemkab Kupang dihadapkan dengan situasi sulit. Kami sangat cemas dengan pemotongan ini," tutur Sekda Kabupaten Kupang Hendrik Paut.

YOHANES SEO


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Soal Kelanjutan Beri Bantuan Beras, Jokowi: Kalau APBN-nya Memungkinkan...

Presiden Jokowi memberi bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan KPM di Kabupaten Labuhanbatu dan Padanglawas, Sumatera Utara.


Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Terkini: Sri Mulyani Sebut THR dan Gaji ke-13 ASN 2024 Dibayarkan 100 Persen, Gibran Buka Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk Warga Akses Internet Gratis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN akan dibayarkan 100 persen tahun ini.


Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

3 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi Stop Bansos Beras Juni Tahun Ini, Apa Alasannya?

Presiden Joko Widodo mengatakan bansos beras hanya akan sampai Juni 2024. Apa alasannya?


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.


Asrim Sebut Penerapan Cukai Minuman Berpemanis akan Bebankan Industri dan Dorong Kenaikan Harga

5 hari lalu

Karyawan melintas di depan lemari pendingin minuman kemasan di salah satu gerai Alfamart di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 20 Februari 2020. DPR menyetujui usul Menteri Keuangan untuk mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet) siap dikonsumsi. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Asrim Sebut Penerapan Cukai Minuman Berpemanis akan Bebankan Industri dan Dorong Kenaikan Harga

Asrim merespons soal dampak penerapan cukai minuman berpemanis terhadap industri.


Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

5 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Pemerintah Raup Rp 24 Triliun dari Lelang Surat Utang Negara Hari Ini

Pemerintah telah melelang Surat Utang Negara hari ini Rabu, 13 Maret 2024. Total nominal yang dimenangkan mencapai Rp 24 triliun.


Bappenas Ungkap Skema Pembiayaan Makan Siang Gratis dalam APBN Tahun Depan

6 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencicip makanan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Bappenas Ungkap Skema Pembiayaan Makan Siang Gratis dalam APBN Tahun Depan

Pemerintah akan mengecek seberapa fleksibel anggaran di APBN dan melakukan simulasi perhitungan anggaran agar program makan siang gratis terlaksana.


Soal Makan Siang Gratis, Destry Damayanti: Sejauh dalam Batasan Anggaran Baik-baik Saja, BI Dukung

9 hari lalu

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Undang - Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Makan Siang Gratis, Destry Damayanti: Sejauh dalam Batasan Anggaran Baik-baik Saja, BI Dukung

BI mendukung program makan siang gratis jika memang tidak menciptakan instabilitas keuangan.


4 Tahun Tak Cair 100 Persen, Sri Mulyani Janjikan THR ASN 2024 Diberikan Tanpa Pemotongan

10 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
4 Tahun Tak Cair 100 Persen, Sri Mulyani Janjikan THR ASN 2024 Diberikan Tanpa Pemotongan

Setelah 4 tahun THR ASN tak dicairkan secara penuh alias tak 100 persen, pada 2024 menurut Menkeu Sri Mulyani ditetapkan diberikan tanpa pemotongan.


Siapa Urus Program Makan Siang Gratis? Ini Jawaban Menteri Airlangga Hartarto

10 hari lalu

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto meninjau simulasi  program nasional Siswa Indonesia Sehat, Terampil dan Sejahtera (SISTARA) di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis, 29 Februari 2024. Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
Siapa Urus Program Makan Siang Gratis? Ini Jawaban Menteri Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pertimbangan penentuan kementerian yang urus program makan siang gratis.