Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Istri dan Keponakan Bupati Ini Kompak Ikut Pilkada

image-gnews
TEMPO/Arif Fadillah
TEMPO/Arif Fadillah
Iklan

TEMPO.COJakarta - Pertarungan perebutan kursi Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, akan menghadapkan keluarga bupati yang berkuasa sekarang dengan dua penantangnya. Keluarga bupati itu adalah sang istri sebagai calon bupati dan keponakannya sebagai calon wakil bupati.

Hasanuddin Murad tidak bisa lagi maju dalam pemilihan karena sudah dua periode menjadi Bupati Barito Kuala, yakni pada 2007-2012 dan 2012-2017. Istrinya, Noormiliyani A.S., yang kini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, maju dalam pemilihan dengan menggandeng keponakan sendiri, Rahmadian Noor—yang juga anggota DPRD Barito Kuala. 

Dua pasangan lain adalah Hasan Ismail-Fahrin Nizar dan Bahrian Noor-Suwandi. Noormiliyani-Rahmadian diusung Partai Golkar. Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa mengusung Bahrian-Suwandi. Adapun koalisi gemuk partai parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura, bersepakat mengusung Hasan-Fahrin. 

Rahmadian mengakui bahwa dia adalah keponakan Hasanuddin. "Ibu saya, Hajah Mawarti, adalah kakak kandung Pak Hasanuddin,” katanya kepada Tempo, Minggu, 25 September 2016. 

Rahmadian mengklaim Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengusung dia dan Noormiliyani berdasarkan petunjuk pelaksana penetapan pasangan calon kepala daerah. Dari empat kali survei yang dihelat tiga lembaga independen, kata Rahmadian, elektabilitas dan popularitas dia dan Noormiliyani konsisten di urutan pertama dan kedua. 

“Pak Setya Novanto komitmen mengusung pasangan calon berdasarkan elektabilitas tertinggi dan prioritas kader Partai Golkar. Kebetulan saya dan Ibu (Noormiliyani) kader Golkar,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat, Gazali Rahman, mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memberi ruang bagi hubungan kekeluargaan untuk mencalonkan diri karena hak politik setiap warga negara. Tapi Gazali mengingatkan bahwa sikap semacam ini cenderung membangun dinasti politik dan kurang beretika. 

“Sah-sah saja, tapi tidak menyehatkan perkembangan demokrasi itu sendiri. Ini gejala menuju dinasti politik karena periode sebelumnya suami beliau (Bupati Hasanuddin),” ujarnya. 

“Kemungkinan masih kuat (Noormiliyani dan Rahmadian Noor) ini. Di Batola, pemilih dari kelas sosial menengah ke bawah masih banyak daripada kelas menengah atas,” katanya. 

DIANANTA P. SUMEDI

Berita lainnya:
Siapa Lawan Berat Ahok-Djarot? Ini Perhitungan PDIP
Kondisi Kesehatan yang Bisa Menggagalkan Calon dalam Pilkada DKI
Mengejutkan, Gadis Ini Berkedip Setelah 300 Tahun Kematiannya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gowes Nusantara di Barito Kuala Dihadiri Menpora

20 Juli 2019

Gowes Nusantara di Barito Kuala yang dihadiri Mempora Imam Nahrawi pada Sabtu 20 Juli 2019. (dok. Kemenpora)
Gowes Nusantara di Barito Kuala Dihadiri Menpora

Acara Gowes Nusantara di Barito Kuala, Kalsel terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Menpora Imam Nahrawi.


Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.


Bupati Terpilih Barito Kuala Diperiksa Kejati Kalimantan Selatan  

19 Juli 2017

Ilustrasi dinas luar kota. shutterstock.com
Bupati Terpilih Barito Kuala Diperiksa Kejati Kalimantan Selatan  

Kejati Kalimantan Selatan memeriksa Bupati terpilih Barito Kuala, Noormiliyani Aberani Sulaiman, dalam kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Kalsel.


Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja dilantik oleh Gubernur Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Facebook.com
Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.


Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva  (tengah) bersama anggota hakim MK lainya saat berikan putusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta (09/10). TEMPO/Dasril Roszandi
Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.


Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta Wawan Budianto (kiri) menerima berkas pasangan bakal calon walikota dan wakil walikota Haryadi Suyuti dan Heroe Poerwadi yang diserahkan oleh Arief Nur Hartanto (kanan) selaku juru bicara di Kantor KPUD Kota Yogyakarta, 23 September 2016. TEMPO/Pius Erlangga
Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.


MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. TEMPO/Ridian Eka Saputra
MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.


MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

Pasangan calon walikota dan wakil walikota Yogyakarta, Imam Priyono dan Ahmad Fadli mengendarai sepeda menuju kantor KPU Yogyakarta untuk mendaftarkan diri pada Pilgub DIY 2017, 21 September 2016. Pasangan tersebut diusung oleh Partai PDIP, Partai Nasdem, dan PKB. TEMPO/Pius Erlangga
MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.


MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

Ketua hakim MK Arief Hidayat, menunjukkan surat kuasa pihak terkait penuh coretan yang dinilai tidak menghormati dan menghina persidangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Kepulauan Sangihe, Banggai Kepulauan dan Buton Tengah, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 21 Maret 2017. Sidang ini dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU), pihak terkait dan pengesahan alat bukti. TEMPO/Imam Sukamto
MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.


Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus
Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.