TEMPO.CO, Garut - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk waspada akan datangnya bencana. Alasannya, ancaman potensi banjir masih tetap ada. “Berdasarkan ramalan BMKG, curah hujan yang paling tinggi terjadi pada Januari. Artinya, mulai sekarang, ancaman banjir tetap ada,” ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei, Selasa, 27 September 2016.
Berdasarkan evaluasi banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu, curah hujan yang tinggi tidak dapat ditampung oleh Bendung Copong. Bendung itu diketahui mampu menampung air dengan kapasitas 740 meter kubik per detik. Sedangkan yang terjadi kapasitas air mencapai 1.100 meter kubik per detik, sehingga air dari Sungai Cimanuk meluap.
Karena itu, pemerintah harus secepatnya menyiapkan skenario dan rencana evakuasi bila bencana banjir datang. Alasannya, bencana banjir bandang di Garut beberapa waktu lalu hanya terjadi dalam waktu dua jam setelah turun hujan di sekitar wilayah hulu Sungai Cimanuk.
Baca: Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Garut Diperpanjang
Cara yang harus dilakukan di antaranya memberikan peringatan dini dan melakukan pemantauan cuaca secara berkala. Sosialisasi itu bisa dilakukan dengan cara memasang papan peringatan di daerah yang rawan terjadinya banjir, seperti di daerah yang saat ini terdampak banjir bandang.
Upaya lain adalah membuat jalur-jalur evakuasi menuju ke tempat yang lebih aman dari lokasi bencana. “Kita juga harus menyiapkan tempat berkumpulnya orang dan rayonisasi warga saat terjadi bencana,” tutur Willem.
Simak: Banjir Garut, 20 Orang Masih Hilang Pencarian Diperluas
Tak hanya itu, BNPB juga menyarankan pemerintah daerah merelokasi semua warga yang tinggal di bantaran Sungai Cimanuk, terutama daerah yang saat ini terkena banjir bandang. Daerah tersebut harus bersih dari permukiman warga karena tidak layak huni. “Daerah tersebut perlu segera dijadikan ruang terbuka hijau,” ujar Willem.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengaku akan segera merealisasi peringatan BNPB tersebut. Upaya yang akan dilakukan adalah merelokasi warga yang terdampak bencana banjir. Pemerintah berencana memindahkan warga ke rumah susun.
Rumah susun itu rencananya akan diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden memberikan dua rumah susun dengan kapasitas masing-masing seratus kepala keluarga. Sedangkan sisanya adalah bantuan dari Qatar Charity dengan kapasitas sama. “Kita juga akan membangun rumah tapak bagi korban banjir,” ujar Helmi.
Berdasarkan data sementara, jumlah warga yang rumahnya rusak mencapai 453 unit. Sedangkan jumlah korban tewas yang telah ditemukan sebanyak 34 orang dengan 19 orang lain masih dalam pencarian.
SIGIT ZULMUNIR
