TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menampik kabar soal adanya kontrak politik antara dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kontrak politik tersebut disinyalir sebagai syarat agar Ahok bisa diusung oleh partai berlambang banteng itu.
Kabar kontrak politik itu pernah disampaikan oleh salah satu kader PDIP sesaat akan mengumumkan pengusungan calon pasangan inkumben, yaitu Ahok dengan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. Mereka meminta agar Ahok merekrut kader PDI-P untuk masuk dalam pemerintahan Ahok.
Ketika dikonfirmasi soal kabar kontrak politik tersebut, Ahok mengatakan, "Kalau mau fitnah cari yang lebih cerdas begitu ya. Ya dong," kata Ahok seraya menggelengkan kepalanya saat ditemui di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa, 27 September 2016.
Ahok menuturkan tudingan yang menimpa dirinya datang silih berganti. Bahkan Ahok mengatakan ada pihak yang menyebutkan dirinya menyerahkan mahar hingga Rp 10 triliun kepada PDIP. Ahok menepis tudingan tersebut lantaran menurut dia nominal angka yang disebut tidak masuk akal.
"Ada fitnah yang lebih bagus lagi. 'Ahok menyetor Rp 10 triliun'. Kalau dihitung, uang Rp 10 triliun kalau didepositokan bisa jadi Rp 60 miliar tiap bulan. Mending gue deposito, iya enggak. Enggak, usah maju lagi," kata Ahok terkekeh.
Ahok menegaskan tidak ada tawar-menawar atau transaksi apapun demi mendapatkan dukungan partai. Bahkan, kata Ahok, dirinya juga tidak bisa disuap dengan cara apapun. "Ahok tidak bisa dibayar dengan uang, kecuali dengan nyawanya. Harganya, ya nyawanya," tutur Ahok.
Sebelum pendeklarasian pasangan Ahok-Djarot, Ahok memang pernah menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya. Saat keluar dari rumah Megawati, Ahok sempat menunjukkan muka masam.
Saat ditemui di Balai Kota, Ahok mengatakan dirinya diminta untuk menjalani Dasa Prasetya berarti sepuluh janji kesetiaan. Isinya ada sepuluh butir pemikiran kebangsaan mengenai usaha pemberdayaan dan pemerataan kesejahteraan Rakyat. Menanggapi hal itu Ahok mengaku telah menjalankan perjuangan PDIP sejak lama.
LARISSA HUDA