TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD 2016 di sisa akhir tahun ini.
Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan pemerintah daerah diminta melakukan strategi-strategi untuk mempercepat realisasi anggaran di akhir tahun ini.
"Setiap pemerintah daerah punya strategi masing-masing. Pemerintah diminta mempercepat realisasi anggaran sesuai dengan koridor," katanya saat berada di Pekanbaru, Jumat, 30 September 2016.
Pemerintah juga diminta merunut kepada regulasi agar tidak terjerat hukum. Suhajar mengatakan pemerintah tidak perlu takut tersangkut kasus korupsi, jika realisasi anggaran sesuai dengan koridornya.
Dia mengatakan seharusnya tidak ada alasan pemerintah lambat merealisasikan anggaran. Karena lelang sudah dilaksanakan sebelum tahun anggaran. Provinsi Riau merupakan satu daerah yang belum mempercepat realisasi APBD. Pemerintah Provinsi Riau mencatat realisasi selama 8 bulan masih 34,7%.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan realisasi tercatat masih sekitar Rp371 miliar. Total APBD 2016 mencapai Rp10,7 triliun. Angka tersebut didapatkan berdasarkan hasil evaluasi serapan anggaran yang dilakukan beberapa waktu belakangan.
"Realisasi APBD masih rendah. Ada beberapa instansi yang sudah kita tegur untuk mengejar realisasi APBD. Kami juga akan mengevaluasi kinerja instansi untuk mempercepat realisasi di paruh waktu," katanya.
Ada banyak aspek terkait yang dari realisasi anggaran itu yang harus dibenahi. Namun demikian langkah dalam mengupayakan perbaikan kinerja tetap akan dilakukan mengingat hak ini penting untuk merealisasikan target-target yang sudah disusun.
Menurut dia, kegiatan untuk menggerakkan percepatan realisasi anggaran pemerintah tidak hanya masalah teknis, melainkan ada hal administrasi yang juga terpaut dan harus saling berhubungan. Terutama soal kesiapan dana yang akan direalisasikan, serta kekuatan hukumnya.
Adapun menurut data Pemprov Riau, jumlah APBD Riau 2016 mencapai Rp11,2 triliun dan setelah dirasionalisasi karena pengurangan dana bagi hasil migas senilai Rp276 miliar sehingga menjadi sekitar Rp10,7 triliun.
Adapun di APBD 2015 lalu pemda Riau hanya mampu menyerap 64% dari total anggaran senilai Rp10,7 triliun yang kemudian menjadi Rp11,4 triliun pada APBD perubahan.
Kalangan pengusaha di Riau khawatir langkah percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov Riau akan menghasilkan program pembangunan berkualitas rendah.
"Kita khawatir dengan kejar target seperti itu mengakibatkan program pembangunan yang dihasilkan lewat pengerjaan proyek sistem kebut ini akan berkualitas rendah," kata Ketua DPD Apindo Wijatmoko Rah Trisno, Ketua APINDO Riau.
Selain itu, mepetnya waktu realisasi beragam proyek pembangunan membuat munculnya potensi inefisiensi hingga praktik korupsi. Untuk mengurangi risiko munculnya masalah itu, pihaknya mengharapkan kepada Gubernur Riau dan pemprov agar dapat melakukan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan beragam proyek pembangunan.
BISNIS.COM
