Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Operator Selular Desak Pemerintah Segera Lelang Frekuensi

Editor

Saroh mutaya

image-gnews
Ilustrasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).  REUTERS/Supri
Ilustrasi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom). REUTERS/Supri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diharapkan segera menggelar lelang frekuensi 2.100Mhz dan 2.300Mhz agar operator telekomunikasi dapat segera mengatasi masalah keterbatasan spektrum.

Vice President Technology & System Telkomsel Ivan C. Permana mengungkapkan penambahan spektrum menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan pelanggan di wilayah padat seperti Jakarta. Pasalnya, jika melakukan penambahan BTS, justru akan terjadi investasi yang tidak efisien.

Baca: AT&T Setuju Beli Time Warner Rp 1.107 Triliun, Valuasinya Kalah dengan Go-Jek 

“Secara operator, dengan matriks jumlah subscriber, kami paling padat per Mhz. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia. Maka, penambahan spektrum baik untuk keperluan 3G dan 4G karena tanpa penambahan spektrum akan terjadi inefficiency investment. Jika tadinya kami bisa membangun LTE hingga pelosok kabupaten akan delay, karena harus menambah investasi di dalam kota agar lebih rapat,” paparnya, Jumat (21 Oktober 2016).

Ivan menjelaskan masalah ini akan dapat teratasi jika pemerintah memberikan spektrum tambahan. Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini terdapat spektrum 2.100Mhz sepanjang 10Mhz dan 2.300Mhz sepanjang 30Mhz yang siap dilelang.

Jika dari sisi operator akan diuntungkan karena masalah layanan pelanggan dan kepadatan jaringan dapat teratasi, dari sisi pemerintah pun akan mendapatkan keuntungan. Pasalnya, jika spektrum segera dilelang maka pemerintah dapat segera mendapatkan uang pemasukkan dan negara diuntungkan.

“Jika dilihat secara lisensi, 2.100Mhz itu bernilai Rp500miliar per 10Mhz. Jika dilelang tahun depan, maka pemerintah kehilangan potensi pemasukan karena spektrum masih kosong. Jika lelang delay, negara akan kehilangan potensi pemasukkan per tahunnya,” paparnya.

Perhitungan ini pun berlaku untuk lisensi 2.300Mhz. Jika dilihat, spektrum 2.300Mhz memiliki nilai yang sama yakni Rp500miliar per 30Mhz.

Ivan menjelaskan masalah kepadatan memang bisa diatasi dengan penambahan BTS. Namun, untuk di wilayah padat hal ini sulit dilakukan karena tidak ada lagi lokasi. Di samping itu, akan lebih baik menambahkan BTS di wilayah yang belum terdapat layanan dibandingkan menambah di wilayah padat.

Ivan lebih lanjut menjelaskan, masalah kepadatan spektrum ini pun tidak bisa diatasi dengan rencana network sharing.

“Secara umum tidak bisa. Bukan hanya untuk Telkomsel tetapi untuk semua operator. Karena network sharing bisa dilakukan di tempat yang spektrumnya masih mungkin. Jadi, wilayah untuk Jakarta yang sudah tidak bisa, kapasitas BTS sudah maksimal. Solusi spektrum tambahan yang dibutuhkan,” tambahnya.

Di samping itu, Ivan mengungkapkan network sharing tidak berguna bagi masyarakat dan percepatan karena hanya memberikan investmen saving dari operator yang belum memenuhi komitmen pembangunan.

Sebelumnya, Terkait lelang frekuensi, operator selular yang menempati frekuensi 2.100Mhz diharapkan melakukan pre-agreed refarming sebelum dilaksanakannya tender spektrum yang sama di blok 11 dan 12.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan pihaknya meminta para operator untuk melakukan pre-agreed refarming agar nantinya proses refarming jika dibutuhkan dapat berjalan lebih cepat.

“Tendernya masih menunggu frekuensi yang di sebelahnya. Saya meminta untuk melakukan pre-agreed refarming. Jadi kalau si A menang, refarming nya seperti apa. Sehingga nanti pada saat ditetapkan tidak lagi bicara refarming seperti 2014 lalu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Rudiantara mengungkapkan walau Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kewenangan untuk meminta operator migrasi seperti yang terdapat dalam modern licensing, tetapi pihaknya tidak ingin melalukan pendekatan kekuasaan seperti itu.

“Walaupun Kominfo punya kewenangan karena di semua modern licensing kalau diminta pindah harus pindah, tetapi sebaiknya pendekatannya tidak seperti. Tidak pendekatan kekuasaan,” paparnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengharuskan seleksi kepemilikan sisa frekuensi 2.100Mhz dan 2.300Mhz menggunakan skema lelang.

Anggota Komite Bidang Hukum Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi Kresna mengungkapkan dalam peraturan tersebut tertulis bahwa seleksi harus menghasilkan dua komponen biaya. Pertama, biaya izin awal yang nilainya mencapai dua kali penawaran tertinggi lelang. Kedua, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi tahunan.

“Berangkat dari dua komponen biaya tersebut, maka skema seleksi harus melalui lelang tak bisa lagi melalui beauty contest. Harga dasar lelang akan ditetapkan oleh pemerintah. DI samping itu, kami akan membuat mekanisme sehingga harga akhir tidak akan menjadi sangat mahal,” ujarnya.

Prihadi mengungkapkan harga menjadi komponen utama dari penentuan pemenang, tetapi akan ada komponen lain yang dimasukkan dan harus dilakukan oleh pemenang lelang. Salah satu contoh adalah syarat membangun infrastruktur yang bisa mencakup wilayah dengan jumlah kabupaten tertentu.

Namun, hingga saat ini peserta tender dan kelengkapan persiapan lelang masih dalam studi dan belum finalisasi. Pasalnya, menurut Prihadi masih banyak kajian yang harus dilakukan terkait manfaat yang diterima, baik untuk pemerintah, masyarakat dan pemenang tender.

Terkait pemanfaatan frekuensi, dalam kesempatan yang berbeda, Rudiantara mengungkapkan di masa depan tidak akan pembatasan frekuensi untuk teknologi tertentu. Dengan adanya open technology dan open services, frekuensi bisa digunakan berbagai teknologi.

“Oleh karenanya kita kenal carrier aggregation. Mau berapa frekuensinya, sekalipun dengan 2,3Ghz yang eksosistemnya sangat bagus untuk 4G LTE,” tutupnya.

BISNIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kabel Optik Semrawut di Jakarta Selatan, 61 Pemilik Setuju Relokasi ke Bawah Tanah

24 November 2023

Plt Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo (kanan) dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin (tengah) memotong kabel optik udara di Jalan Senopati, Kamis, 23 November 2023. TEMPO/Novali Panji
Kabel Optik Semrawut di Jakarta Selatan, 61 Pemilik Setuju Relokasi ke Bawah Tanah

Seluruh pemilik kabel optik itu adalah operator telekomunikasi yang ada di Jaksel. Bagaimana dengan kabel udara milik PLN?


Internet di RI Termurah Nomor 17 di Dunia, Indosat: Karena Tingginya Permintaan dan Penetrasi

17 November 2023

Ilustrasi anak menggunakan Internet (pixabay.com)
Internet di RI Termurah Nomor 17 di Dunia, Indosat: Karena Tingginya Permintaan dan Penetrasi

Steve Saerang, Senior Vice President Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison menjelaskan tarif internet Indonesia tergolong lebih murah


Operator Telekomunikasi Tingkatkan Kapasitas Jaringan Hadapi Mudik Lebaran 2023

25 Maret 2023

Teknisi provider telekomunikasi melakukan perawatan pada perangkat BTS 4G di kawasan Lembang, Bandung, 2 November 2015. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Operator Telekomunikasi Tingkatkan Kapasitas Jaringan Hadapi Mudik Lebaran 2023

Sejumlah operator telekomunikasi jauh-jauh hari berlomba mempersiapkan keandalan jaringan selama Ramadan dan Lebaran 2023.


Antisipasi Lonjakan Traffic, Kominfo Gandeng Layanan Operator Sepanjang Liburan Tahun Baru

30 Desember 2022

Petugas melakukan perawatan jaringan internet PT Telkom di Perumahan Pondok Karya, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021. Perbaikan jaringan internet ini dilakukan agar semua layanan dapat kembali normal pascabanjir. Tempo/Tony Hartawan
Antisipasi Lonjakan Traffic, Kominfo Gandeng Layanan Operator Sepanjang Liburan Tahun Baru

Kominfo bersama layanan operator di Indonesia mempersiapkan sejumlah langkah untuk cegah kenaikan traffic saat liburan tahun baru.


Siapkan Rp 6 T untuk Jaringan Telekomunikasi IKN, Telkom Sebutkan Proyek yang Dibidik

29 November 2022

Logo Telkom Indonesia
Siapkan Rp 6 T untuk Jaringan Telekomunikasi IKN, Telkom Sebutkan Proyek yang Dibidik

PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) menyiapkan investasi senilai Rp6 triliun untuk membangun seluruh infrastruktur jaringan telekomunikasi di IKN.


Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

21 November 2022

Sebuah toko di pusat kota rusak akibat gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin, 21 November 2022. ANTARA/Ahmad Fikri
Gempa Cianjur, Kominfo Beberkan Hasil Monitoring 5 Operator Telekomunikasi

Kementerian Kominfo mengumumkan hasil monitoring terhadap sejumlah infrastruktur telekomunikasi yang terdampak bencana gempa Cianjur Jawa Barat.


300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

26 September 2022

Gedung Kantor Pusat Indosat Ooredoo. Jl. Medan Merdeka Barat no.21, Jakarta, Kamis 4 Maret 2021. TEMPO/Subekti.
300 Karyawan Indosat Kena PHK, Pakar Singgung Jumlah Komisaris yang Berjibun

Indosat mengklaim lebih dari 95 persen karyawan yang terkena dampak pemangkasan telah menerima tawaran itu.


Inilah Deretan Aksi Peretasan yang Dilakukan Hacker Bjorka

11 September 2022

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G.Plate saat menemui wartawan di NasDem Tower, Jakarta, 22 Juni 2022. TEMPO/Rahma Dwi Safitri
Inilah Deretan Aksi Peretasan yang Dilakukan Hacker Bjorka

Hacker atau peretas Bjorke melakukan sederet aksi peretasan bekalangan ini. Apa saja aksi peretasa tersebut?


Pakar Siber Analisis Sampel 1,3 Miliar Data Bocor: 1 NIK Bisa untuk Daftar 1.287 SIM Card

7 September 2022

Ilustrasi - Kartu SIM (Subscriber Identity Module) atau SIM Card ponsel. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/Spt. (ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO)
Pakar Siber Analisis Sampel 1,3 Miliar Data Bocor: 1 NIK Bisa untuk Daftar 1.287 SIM Card

Vaksincom mengungkap hasil penelitian akan keabsahan data registrasi SIM Card yang memuat pendaftaran 1,3 miliar data yang diduga bocor.


Pembangunan 115 Kilometer Kabel Bawah Tanah Tak Pakai APBD DKI, Jakpro: Patungan dengan Operator

6 September 2022

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat Petugas Bina Marga DKI Jakarta memotong kabel utilitas di Kawasan Pasar Mampang Prapatan, Jakarta, Senin, 5 September 2022.Adapun kabel yang dipotong dan diturunkan di Mampang Prapatan ini terdiri dari 58 kabel fiber udara yang berasal dari 39 operator jaringan telekomunikasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pembangunan 115 Kilometer Kabel Bawah Tanah Tak Pakai APBD DKI, Jakpro: Patungan dengan Operator

Jakpro dan para operator nantinya terikat kerja sama business to business (B2B) dalam proyek pembangunan 115 kilometer kabel bawah tanah.