TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia bisa memperoleh dana segar senilai Rp500 triliun setiap tahun dari penjualan karbon. Syaratnya, mampu menjaga lahan gambut dari kerusakan, dan berkomitmen mendorong pemanfaatan lahan gambut tidur menjadi area produktif pertanian.
Kepala Restorasi Gambut Indonesia Nazir Foead mengatakan, Rp500 triliun tersebut setara dengan 1 giga ton karbon. Ini bisa didapat jika Indonesia mampu melindungi 6,2 juta lahan gambut yang masih utuh atau tidak terbakar dari total luas 14,9 juta lahan gambut di tujuh provinsi.
Baca juga: AT&T Setuju Beli Time Warner Rp 1.107 Triliun, Kalaha dengan Valuasi Go-Jek
“Perhatian kami tahun ini di empat kabupaten di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Riau. Tahun depan baru mulai di Kalimantan Barat,” kata Nazir di sela-sela diskusi Restorasi Gambut di Pontianak, Kamis (20 Oktober 2016).
Dalam lingkup perdagangan karbon, seperti dikutip dari Wikipedia, terdapat mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan pertukaran hak emisi gas rumah kaca. Pemilik yang mengelola hutan atau lahan dapat menjual kredit karbon berdasarkan akumulasi karbon yang terkandung dalam pepohonan di hutan mereka.
Nazir mengutarakan, selain melindungi gambut agar tidak rusak, masih diperlukan komitmen kuat dari seluruh pengambil kebijakan. Pemerintah pusat dan pemerintah di tujuh provinsi harus fokus pada lokasi BRG dalam mengelola gambut dengan melibatkan petani dan masyarakat setempat.
Sebagai salah satu strategi, petani, menurutnya, akan didorong untuk terus bercocok tanam mengelola tumbuhan yang cocok dengan tanah gambut. Sebagai contoh aloevera dan nanas, seperti yang dilakukan oleh petani di Pontianak. Adapun tanaman lain yang bisa dikembangkan di gambut seperti sagu, kopi jenis liberika, dan kelapa dalam.
“Di Kalbar ada 660.000 ha lahan gambut terbakar dan rusak dari total 1,6 juta lahan gambut. Arahnya ke depan, kita akan perbaiki tata airnya, lalu tanami sesuatu. Karena kalau ada tanaman tertutup kelembabannya akan terjaga. Kalau tidak ditanami musim kemarau lebih cepat kering,” ucapnya.
Secara nasional, kata Nazir, program restorasi gambut sudah membersihkan 15.000 kanal dengan sekat dan penimbunan kanal. Di samping itu, BRG juga membuat 1.300 sumur bor yang berfungsi untuk pembasahan lahan, pembibitan dan penanaman kembali.
Langkah di atas, dilakukan BRG di tujuh provinsi yakni, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. “Jadi pada 2020 nanti, market sudah siap, Indonesia bisa jual karbon,” tuturnya.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya mengatakan, Kalbar berkomitmen tidak membuka area gambut yang merusak ekosistem gambut. Provinsi ini akan turut mendorong pemanfaatan emisi dari gambut dengan merestorasi gambut supaya tidak mudah terbakar.
“Di sini ada Siantan lahan gambut untuk lidah buaya dan pepaya, kemudian ada juga di Rasau, Kabupaten Kubu Raya. Kalbar juga memiliki area gambut yang luas dan ingin berkontribusi untuk global," ucapnya.
Berdasarkan data BRG untuk lokasi restorasi di Kalbar pada 2017 seluas 57.163 ha terdiri dari Kabupaten Mempawah seluas 5.312 ha dan area pemanfaatan lahan (APL) 91 ha, Kabupaten Kubu Raya seluas 48.763 ha dengan luas APL 19.086 ha dan Kabupaten Landak seluas 3.088 ha dengan luas 887 ha.
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan akan memetakan lahan gambut seluas 170.000 hektare secara menyeluruh.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan pemetaan itu merupakan salah satu langkah untuk pemulihan lahan gambut pasca kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ini merupakan teknologi terbaru dan murah selain digunakan untuk pemetaan sebagai bahan restorasi lahan gambut juga bisa digunakan untuk pemanfaatan lainnya,” katanya, Kamis (20 Oktober 2016).
Alex mengatakan, Sumsel sendiri menjadi provinsi pertama dari enam provinsi yang akan melakukan pemetaan gambut.
“Pemetaan ini sampai kedalaman tertentu. Berdasarkan peta ini bisa dibuat untuk perencanaan restorasi, jadi ini baru peta dulu,” katanya.
Upaya pemetaan lahan gambut itu, dia melanjutkan, nantinya akan bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mendapat dukungan dari Pemerintah Norwegia.
