TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melakukan berbagai program untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketergantungan untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri. Salah satunya lewat program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang ditujukan bagi desa yang menjadi kantong-kantong TKI.
Dari 50 kabupaten yang menjadi kantong-kantong TKI, akan ditetapkan masing-masing dua desa migran produktif sehingga nantinya ada 100 desa yang akan menjadi Desmigratif.
“Desmigratif merupakan penanganan TKI secara terintegrasi untuk memberdayakan TKI dan keluarganya. Ada kerja sama lintas sektor dalam menjalankan program ini,” kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Selasa, 25 Oktober 2016.
Hanif menerangkan, program tersebut akan disesuaikan dengan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, one village one product.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk bantuan sarana produksi, KUR (Kredit Usaha Rakyat), juga dengan Kementerian koperasi,” ujarnya.
Selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa kantong-kantong TKI, program Desmigratif juga ditujukan untuk melengkapi program perlindungan TKI Desa Buruh Migran (Desbumi).
Dengan konsep ini, pemerintah desa sebagai unit terkecil struktur pemerintahan akan dilibatkan lebih aktif dalam persoalan penempatan TKI. Mulai sebagai pusat informasi, komunikasi, bagian integral penempatan, hingga koordinasi terhadap perlindungan TKI sejak para-penempatan, hingga purna-penempatan.
“Balai desa dijadikan sebagai pusat layanan dan perlindungan pertama untuk TKI. Intinya desa harus jadi pusat informasi. Jadi orang kalau mau ke luar negeri harus ke balai desa dulu,” katanya.
Selain itu, program tersebut diharapkan mampu menekan tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking) yang kerap melibatkan masyarakat desa sebagai korbannya.
“Kita akan membawa program desmigratif khusus ke Nusa Tenggara Timur dan beberapa daerah rawan lainnya. Rekrutmen itu kan di desa-desa. Ini salah satu upaya mencegah (human) trafficking,” tuturnya.
