TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo sudah mengetahui naiknya peringkat ease of doing business (EODB) atau kemudahan berbisnis di Indonesia menurut survei terbaru World Bank (Bank Dunia). Menurut Pramono, Jokowi tetap belum puas dengan hasilnya karena belum mencapai 30 besar.
"Presiden akan tetap mengejar perbaikan EODB meski ada kenaikan peringkat yang signifikan," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Oktober 2016.
Baca: Tumpeng Ditolak Ahok, Habiburokhman: Enggak Ada Sianida, kok!
Berdasarkan data Bank Dunia, peringkat EODB Indonesia naik 15 peringkat, dari 106 menjadi 91. Sebelumnya, Indonesia mengalami kenaikan 14 poin dari 120 ke 106.
Kenaikan itu membuat Indonesia masuk dalam kategori sepuluh negara top performer dalam survei World Bank. Sebab, menurut hasil survei, tampak ada upaya perbaikan dari Indonesia demi mendapatkan rating EODB yang lebih baik.
Baca: Ini Pesan Muhammad Yusuf kepada Ketua PPATK Baru
Upaya perbaikan itu meliputi tujuh hal, yaitu memulai bisnis, mendapat listrik, mendapat kredit, pembayaran pajak, mendaftarkan properti, perdagangan lintas batas, serta penegakan kontrak. Dalam hal starting business atau memulai usaha, misalnya, survei World Bank memberikan penilaian baik karena usaha di Indonesia bisa dimulai dalam hitungan 24 hari. Pada 2004, waktunya jauh lebih lama, bisa sampai 170 hari.
Contoh lain, hal perdagangan lintas batas mendapat penilaian baik karena ekspor dan impor barang menjadi lebih mudah. Sebab, ada peningkatan pelayanan kepabeanan dan pengajuan dokumen yang terintegrasi layanan Indonesia single window (layanan satu pintu).
Baca: Ditanyai Soal TPF Munir, Jokowi Kabur
Pada level ASEAN, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara tetangga, meski beberapa negara mengalami penurunan. Singapura turun menjadi peringkat 2, Malaysia turun ke 23, Thailand naik ke 46, Brunei naik ke 72, dan Vietnam naik ke 82.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan bahwa Indonesia bisa mendapat peringkat yang lebih baik lagi tahun ini. Namun sejumlah perbaikan telat dilakukan sehingga tidak sempat terpantau oleh survei World Bank. "Semoga sudah masuk hitungan pada survei berikutnya," kata Darmin.
Baca: Istana Berjanji Segera Pelajari Dokumen TPF Munir
Adapun untuk merespons ketidakpuasan Jokowi dan hasil survei World Bank, ujar Darmin, sejumlah langkah dipersiapkan. Hal pertama adalah mempertahankan indikator yang sudah mendapat nilai baik dengan terus menjaga layanan tetap konsisten.
Selanjutnya, mendorong pembentukan kelompok kerja gabungan pemerintah dan swasta yang akan mengidentifikasi layanan yang perlu diperbaiki. Juga memantau langkah perbaikan yang dilakukan.
Baca: KPK Masih Dalami Kasus Dugaan Korupsi Pemilihan Rektor
"Dan, kami berharap dapat membentuk tim ad hoc untuk menyusun road map pencapaian EODB 30 besar dalam tiga tahun ke depan," tutur Darmin, yang juga merasa perlu membentuk Project Management Office yang khusus menangani peringkat EODB, Competitiveness Index, serta Logistic Index.
ISTMAN M.P.
