TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak tidak selalu curiga pengusaha yang berhasil. Sebab, kata Kalla, investasi dari swasta penting untuk mendorong pertumbuhhan ekonomi dan kelak berpengaruh terhadap perekonomian negara.
"Kita harus mengubah mentalitas. Kita mengundang pengusaha asing, pemodal dalam negeri. Begitu mereka berhasil, kita langsung curiga. Ada apa ini, barangkali mafia kali ya. Ini yang kadang-kadang bikin susah," ujar Kalla saat menjadi pembicara kunci dalam acara Tempo Economic Briefing di Hotel Westin, Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2016.
Kalla juga meminta masyarakat tidak lagi punya pikiran seperti itu. Menurut Kalla, biarkan pengusaha mendapat untung dan negara bisa memperoleh pajak dari mereka. "Jangan ditekan sehingga mereka tidak untung. Untung dengan fair tentunya," kata Kalla.
Potensi besar yang dimiliki swasta, menurut Kalla, terlihat dari program tax amnesty yang dianggap berhasil. Awalnya, kata Kalla, banyak pengamat, termasuk dirinya, yang tidak terlalu yakin dengan angka perolehan program tax amnesty. Ternyata, dalam periode pertama, angka yang didapat dari repatriasi maupun deklarasi dua kali lipat dari perkiraan.
Kalla mengatakan, keberhasilan tax amnesty ini memberi arti bahwa potensi swasta sangat besar. Namun keberhasilan itu diselewengkan karena sistem yang ada dianggap rapuh. Untuk itu, kata dia, diperlukan perbaikan sistem, termasuk reformasi pajak, perbaikan informasi dan teknologi, serta bagaimana mengelola dana hasil pajak itu dengan baik.
Menurut Kalla, keberhasilan investasi swasta akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan tingkat konsumsi masyarakat untuk menggerakan pertumbuhan. Bagi Kalla, meningkatkan konsumsi masyarakat tidak akan bisa tanpa meningkatkan pendapatan.
"Sehebat apapun mau mendorong konsumsi orang Kalimantan, kalau harga batubara 50-an, you mau beli di mana. Tapi ketika harga naik jadi 70-an, bersemangat lagi. Jadi sangat tergantung pada hal-hal seperti itu, tidak bisa hanya tergantung pada konsumsi," kata Kalla.
AMIRULLAH
Baca Juga:
2 Tewas, Komnas HAM Kecam Kerusuhan di Manokwari
Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui
Menteri Tjahjo: Tinggal 8 Juta Penduduk Belum Rekam E-KTP
