TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Kendari menyediakan lahan seluas 800 hektar di daerah Nanga-nanga sebagai lokasi pembangunan rumah para pegawai negeri sipil (PNS). Adanya perumahan bagi para abdi negara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan membantu mereka untuk memiliki rumah yang layak huni. "Tidak semua PNS itu mampu membeli dan memiliki rumah yang layak. Untuk itu kami telah menyediakan lahan seluas 800 ha untuk perumahan PNS di Kota Kendari di daerah Nanga-nanga," ujar Wali Kota Kendari Asrun dalam siaran pers, Jumat, 28 Oktober 2016. Hal tersebut disampaikannya di sela-sela Pameran Rumah Rakyat 2016 di GOR Pemuda Bahteramas, Kendari.
Asrun menerangkan, pembangunan rumah PNS tersebut juga menjadi bukti dukungan Pemkot Kendari dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah. Namun, pihaknya juga akan terus mendorong pelaksanaan program perumahan secara merata untuk masyarakat di Kota Kendari. "Dari pendataan yang telah kami laksanakan di Kota Kendari, kebutuhan rumah bagi masyarakat kurang mampu mencapai 11.000 unit. Ini pekerjaan rumah kita bersama dan harus dicari cara untuk menyediakan rumah bagi masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Muhammad Saidin menerangkan, lahan yang akan digunakan untuk lokasi perumahan PNS adalah milik Pemkot Kendari. Adapun luas tanah untuk satu unit rumah PNS tersebut adalah seluas 300 meter persegi dengan ukuran 15 x 20 meter. "Kami sudah undang para pengembang lokal untuk membangun perumahan tersebut. Karena lahan yang digunakan adalah milik Pemkot Kendari, maka harga jual rumahnya nanti bisa lebih murah yakni Rp 60 juta per unit, sehingga para PNS bisa lebih mudah mengangsurnya KPR ya," katanya berharap.
