TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melarang berbagai atribut atau simbol-simbol Nahdlatul Ulama dipakai dalam unjuk rasa menuntut Ahok. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj meminta semua warga NU tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan.
"Kalau ada atribut atau simbol NU, itu pihak ketiga yang memanfaatkan," ucap Said Aqil di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Jumat, 28 Oktober 2016. PBNU tidak ingin segala simbol NU dipakai untuk tujuan di luar kepentingan jamiyyah NU.
Secara formal, larangan penggunaan atribut NU sudah diputuskan dalam rapat yang melibatkan semua pengurus PBNU. "Saya minta warga NU tidak ikut-ikutan (unjuk rasa)," ujar Said Aqil. Kalaupun ada yang terpaksa ikut unjuk rasa, ia berharap tidak ada simbol NU yang dipakai.
Baca Juga: Ahok Resmikan RPTRA, Warga Tebet: Tolak Gubernur Tukang Gusur
Larangan pemakaian atribut NU ini dilakukan untuk menyikapi aksi besar-besaran menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diperiksa kepolisian. Unjuk rasa yang kedua kalinya itu rencananya akan digelar Jumat, 4 November 2016.
Tak hanya melarang penggunaan atribut NU, PBNU mengajak masyarakat bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Said Aqil menilai perpecahan merupakan musuh ukhwah. "Ukhwah ini modal utama dalam membangun Indonesia."
Selain itu, Said Aqil meminta pihak yang akan berunjuk rasa tetap menjaga sikap yang baik. Ia meminta demonstran tidak bersikap anarkistis. "Jangan ada isu bunuh. Itu tidak layak diucapkan masyarakat yang bermartabat," ucapnya.
Simak: Demo Anti-Ahok 4 November, Polda Kerahkan 7.000 Personel
Di sisi lain, menanggapi kasus dugaan pelecehan agama oleh Ahok, PBNU meminta kepolisian melangkah sesuai dengan prosedur hukum. Tujuannya adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Said Aqil menekankan agar semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah.
ADITYA BUDIMAN
Baca juga:
JK: Penguasa yang Incar Dahlan Iskan Bukan di Jakarta
Warga Bangka Belitung Demo anti-Ahok
