Turki Tahan 2 Pemimpin Partai Oposisi dan 9 Anggota Parlemen  

TEMPO.CO, Istanbul -Pemerintah Turki menangkap dua pemimpin partai oposisi bersama sedikitnya sembilan anggota partai itu di parlemen.   Penangkapan dua pemimpin partai Kurdi, Partai Demokrasi Rakyat (HDP), Selahattin Demirtas dan Figen Yuksekdag bersama sembilan anggota parlemen dari partai itu merupakan rangkaian dari penyidikan kasus antiterorisme.

Polisi melakukan penyergapan ke rumah dua pemimpin partai oposisi terbesar ketiga di parlemen itu. Mereka ditangkap di rumahnya di kota Diyarbakir dan Ankara, ibukota Turki.

Baca:
Assange: 4 Negara Ini Mendanai Hillary Clinton dan ISIS
KBRI Damaskus Pulangkan 28 TKI, Dubes Djoko: Jangan Kembali

Pemerintah Turki menuduh partai oposisi itu merupakan sayap politik partai Pekerja Kurdi (PKK). PKK merupakan kelompok milisi Kurdi yang melakukan pemberontakan melawan pemerintah Turki selama beberapa dekade dan kemudian melakukan gencatan senjata. Namun, gencatan senjata itu gagal dipertahankan.

Amerika Serikat dan Uni Eropa memasukkan PKK dalam daftar teroris.

Atas penangkapan itu, HDP meminta masyarakat internasional untuk melawan pemerintahan Recep Tayyib Erdogan. "HDP meminta masyarakat internasional melawan kudeta Rezim Erdogan," demikian pernyataan resmi HDP yang diunggah di Twitter seperti dilansir The New York Times, 3 November 2016.

Juru bicara HDP mengatakan penahan dua pemimpin mereka dan 9 anggota parlemen partai itu berisiko akan pecahnya perang saudara.  HDP memiliki 59 kursi dari 550 kursi di parlemen Turki. Anggota parlemen Turki tidak boleh dituntut secara hukum atas kerjanya, namun khusus untuk anggota parlemen Kurdi, kekebalan untuk tidak dituntut di depan hukum dicabut awal tahun ini.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim mengatakan pejabat yang mendukung terorisme harus menjalani proses hukum. Menurut Yildirim, kedua pemimpin partai HDP dan 9 anggota parlemen dari partai itu ditahan disebabkan mereka menolak memberikan kesaksian.

Guncangan politik dan kekerasan semakin memanas di wilayah tenggara Turki selama lebih dari setahun ini setelah gencatan senjata dengan milisi PKK gagal. Aksi pemberontakan PKK telah berlangsung selama tiga dekade. PKK menuntut pemerintah Turki memberikan otonomi untuk Kurdi.

 

NEW YORK TIMES | REUTERS | MARIA RITA