Jokowi Diminta Serius Atasi Ketimpangan Ekonomi  

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo diminta serius mempersempit jurang ketimpangan ekonomi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Refrizal, mengatakan ada tiga hal yang mesti jadi perhatian serius pemerintah pada 2017, salah satunya ialah persoalan ketimpangan. "Saya harap pemerintah serius mengatasi persoalan ini dan mampu menjawab problem distribusi pendapatan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 20 Januari 2017.

Refrizal menyebutkan, melihat data Global Wealth Report yang dirilis Credit Suisse’s pada 2016, Indonesia duduk di posisi keempat negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Sebanyak 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Secara berurutan, empat negara dengan ketimpangan tertinggi ialah Rusia (74,5 persen), India (58,4 persen), Thailand (58 persen), dan Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Elit Golkar Soal Ketimpangan Ekonomi

Hal kedua yang mesti diperhatikan pemerintah ialah kinerja pertumbuhan kredit perbankan. Refrizal menyatakan kinerja perbankan pada 2016 tidak terlalu baik dan cenderung melambat. Sedangkan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) menanjak.

Refrizal menambahkan, per Agustus 2016, pertumbuhan kredit baru menyentuh 6,7 persen—yang diklaim terendah sejak krisis global 2008. Sedangkan NPL naik 3,2 persen. "Walau NPL belum mencapai 5 persen, diharapkan pemerintah berperan aktif mengatasi persoalan ini,” ucapnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai persoalan pertumbuhan kredit harus diperhatikan lantaran Presiden Jokowi tengah mencanangkan program bunga single digit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. "Kalau tidak diatasi, suku bunga perbankan single digit sulit direalisasikan,” ujar Refrizal.

Baca: Kasus Suap Rolls-Royce, Saham Garuda Anjlok 2,2 Persen  

Refrizal juga menyoroti kebijakan pencabutan larangan ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017. Menurut dia, pemerintah berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Secara jelas dinyatakan ekspor mineral mentah terlarang.” 

Dampak dari kebijakan ini, Refrizal melanjutkan, pembangunan hilirisasi industri bakal tersendat. Selain itu, pemerintah diminta menghitung efek penerapan PP Nomor 1/2017 terhadap struktur APBN 2017. Refrizal berharap kualitas pertumbuhan ekonomi pada tahun ketiga pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Dalam setiap rapat terbatas yang digelar di kantor Presiden, Jokowi kerap menyatakan ingin melakukan pemerataan ekonomi pada 2017. Salah satu yang tengah dilakukan ialah penerapan bahan bakar minyak satu harga di Indonesia bagian timur.

ADITYA BUDIMAN